Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY Genggam 7 Gelar "Honoris Causa"

Kompas.com - 24/04/2013, 05:44 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama hampir 9 tahun menjabat sebagai kepala negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendapatkan setidaknya tujuh gelar honoris causa. Gelar non-akademis itu diberikan atas peran Presiden SBY di berbagai bidang, mulai dari pertanian, ekonomi, hukum, hingga politik.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, honoris causa adalah gelar yang diberikan kepada seseorang oleh perguruan tinggi sebagai penghormatan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam bidang ilmu atau dalam bidang kemasyarakatan.

Pada 2005, Presiden menerima dua gelar honoris causa. Gelar pertama didapat dari Universitas Webster, Inggris, untuk bidang hukum. Sedangkan gelar kedua datang dari Universitas Thammasat, Thailand, untuk bidang politik.

Pada 21 September 2006, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, memberikan gelar honoris causa di bidang pembangunan pertanian berkelanjutan kepada Kepala Negara. Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan peran Presiden terkait upaya pembangunan pertanian modern yang berkelanjutan.

Selang dua bulan, tepatnya 27 November 2006, Presiden kembali mendapatkan gelar honoris causa. Kali ini dari Universitas Keio, Jepang. "Karena kontribusinya yang besar dalam membawa kestabilan politik dan ekonomi negaranya, serta menjadi figur pemimpin yang menonjol di kawasan Asia Timur dan mempunyai andil dalam mempererat hubungan Jepang dan Indonesia, maka Universitas Keio melalui Fakultas Manajemen Kebijakan memberi gelar kehormatan Doktor Honoris Causa bidang Pemerintahan dan Media kepada Susilo Bambang Yudhoyono," ujar siaran pers universitas tersebut.

Gelar honoris causa kelima diterima Presiden dari Universitas Tsinghua, Beijing, China, pada 23 Maret 2013. Gelar honoris causa bidang ekonomi diberikan atas keberhasilan Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang impresif. Politisi Demokrat ini juga dipandang berhasil mendorong kerja sama strategis antara China dan Indonesia, serta mengembangkan keamanan di kawasan ASEAN.

Selanjutnya, pada 19 Desember 2012, Universiti Utara Malaysia menganugerahi gelar honoris causa sebagai Pemimpin Perdamaian kepada Presiden. Gelar ini diberikan langsung oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

Atas penghargaan dari Malaysia ini, Presiden menyatakan, "Saya juga merasa bangga dapat bergabung dengan sederetan tokoh penting seperti Margaret Thatcher, Tun Dr Mahatir Muhammad, dan Tun Abdullah Badawi yang telah mendapatkan penghargaan serupa."

Pada 2013, giliran Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura, yang memberikan gelar honoris causa. Kali ini, Kepala Negara memperoleh gelar honoris causa di bidang kepemimpinan dan pelayanan publik. Penghargaan ini diberikan di sela kunjungan Presiden ke Singapura, 22 April 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com