Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Calon Kapolri Harus Punya Legalitas dan Legitimasi

Kompas.com - 22/04/2013, 20:30 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Nanan Sukarna mengatakan, penentuan nama-nama calon Kapolri juga diukur dari sisi legalitas dan legitimasi. Keduanya harus dimiliki oleh para calon Kapolri yang akan menggantikan posisi Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

“Ya, semua nama yang punya hak, ukurannya legalitas dan legitimasi. Legalitas formal berarti sekolahnya, pangkatnya, ketentuan umurnya. Kalau legitimasi, dia diakui enggak oleh bawahan, oleh temannya satu leting (angkatan), atasannya, masyarakat. Kan harus dua-duanya, legalitas dan legitimasi cukup,” terang Nanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2013).

Nanan mengatakan, nama-nama yang dinilai memiliki legalitas dan legitimasi yang cukup pasti diusulkan dalam Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Mereka yang memiliki potensi itu adalah jenderal bintang tiga yang memiliki sisa masa tugas dua tahun.

“Tak ada sistemnya ‘saya ingin jadi Kapolri'. Ada sistemnya yang punya hak legalitas cukup dan legitimasi cukup pasti akan dimasukan dalam wanjak,” katanya.

Namun, Nanan enggan menyebutkan nama-nama jenderal bintang tiga yang berpotensi kuat menjadi calon Kapolri. Jenderal bintang dua yang dalam waktu dekat ini diangkat dalam jabatan dan naik pangkat menjadi jenderal bintang tiga pun dipandang memiliki potensi itu.

“Saya enggak mungkin karena pensiun. Pak Oegroseno (Kabaharkam Polri) enggak mungkin, tinggal 1 tahun (masa tugas). Imam (Irwasum Polri) juga habis. Itu jelas, kok,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana mengganti Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo pada Agustus atau September 2013. Rencana pergantian Kapolri itu lebih cepat dari masa pensiun Timur yakni Januari 2014 mendatang. Namun, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan hal itu tidak terkait kinerja Timur, melainkan untuk persiapan matang pada Pemilu 2014.

Mereka yang berpotensi menjadi calon Kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah. Saat ini, ada sejumlah jenderal bintang tiga atau pangkat Komjen yang jauh dari masa pensiun atau memasuki usia 58 tahun. Mereka antara lain Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar, dan yang baru diangkat yakni Kabaintelkan Komjen Suparni Parto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com