DPD Nilai Mendikbud Permalukan Presiden SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memecat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh terkait kekacauan atas pelaksanaan ujian nasional (UN) baru-baru ini.

Alasannya, Nuh sebagai anak buah Presiden sudah sengaja mempermalukan atasannya di mata sebagian besar rakyat, terutama ribuan siswa dan para orangtuanya atas penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi pada Senin (15/4/2013) lalu.

"Mendikbud harus punya rasa atas kesalahan fatalnya dengan tertundanya UN di 11 provinsi di Indonesia, termasuk berbagai kekacaubalauan pelaksanaan UN lainnya. Tak cukup hanya dengan minta maaf, melainkan harus mundur dari jabatan. Presiden SBY sendiri harusnya segera memberi sanksi dengan memundurkan Nuh," katanya kepada Kompas, Rabu (17/4/2013) malam.

Menurut Laode, apa yang dilakukan Nuh, tepatnya telah mempermalukan pemerintahan pimpinan Presiden SBY. "Apalagi ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia," tambahnya.

Laode menyatakan, jika Presiden SBY tetap mempertahankannya sebagai Menteri, maka akan terkesan bahwa Presiden SBY memperoleh keuntungan atau terlibat dengan proyek pencetakan kertas berisi soal UN itu.

"Patut diduga, pihak Mendikbud memainkan proyek percetakan soal-soal UN tersebut. Kasus ini merupakan bagian dari kebijakan sentralisasi proyek pengadaan soal-soal UN," lanjut Laode lagi.