Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penggantian Kapolri dan Panglima TNI, Jangan untuk Amankan Partai Presiden

Kompas.com - 10/04/2013, 00:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan pergantian Kapolri dinilai merupakan hal yang wajar dilakukan Presiden. Tetapi motif penggantian harus dipastikan tepat, bukan untuk mengamankan kepentingan partai tertentu apalagi partai yang diketuai Presiden.

"Yang perlu dikritisi adalah motif Presiden di balik penggantian Kapolri dan Panglima (TNI)," kata Wakil Ketua Komisi III Al-Muzzamil Yusuf saat dihubungi Selasa (9/4/2013). Kalau memang karena pemilu yang akan segera berlangsung dan pertimbangan Presiden demi stabilitas keamanan, menurut dia pergantian memang rasional.

"(Tapi) jangan sampai pergantian ini untuk mendukung atau mensukseskan partai Presiden," ujar Muzzamil. Kalau sampai itu terjadi, dia mengatakan citra masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan semakin negatif.

Komisi III, lanjut Muzzamil, hanya bisa memberikan pertimbangan kepada Presiden. Namu pengangkatan dan pemberhentian Kapolri maupun Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden. "Siapapun yang dipilih Presiden, harus mempunya track record yang baik. Apalagi tantangan keamanan kita sekarang tidak ringan.Berat. Butuh orang-orang yang berpotensi betul-betul," imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan diganti pada Agustus atau September 2013. "Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebenarnya sampai Januari tahun depan. Tapi, karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu," ujar Presiden SBY dalam wawancara dengan Majalah Tempo seperti dikutip di situs www.setkab.go.id.

Di dalam wawancara itu, Presiden menyebutkan Panglima TNI diganti karena faktor usia. Adapun untuk Kapolri, menurut Presiden, diperlukan figur baru yang cakap dan bisa menjalankan tugas. Tidak hanya mengamankan Pemilu 2014, tapi juga mengatasi berbagai gangguan keamanan.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

    Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

    Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

    Nasional
    Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

    Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

    Nasional
    Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

    Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

    Nasional
    Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

    Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

    Nasional
    Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

    Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

    Nasional
    Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

    Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

    Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

    Nasional
    Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

    Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

    Nasional
    Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

    Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

    Nasional
    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Nasional
    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Nasional
    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Nasional
    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Nasional
    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com