Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Geleng-geleng Kepala, SBY Bilang "I Don't Like It"

Kompas.com - 30/03/2013, 22:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com — Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pidato pertamanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terpilih selama 33 menit di hadapan ratusan peserta Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Di dalam pidatonya, SBY sempat mengutarakan ketidaksukaannya akan aksi gusur-menggusur di internal partai.

"Mari kita jadikan KLB sebagai ajang perkokoh dan persatuan kita. Tidak ada gusur-menggusur dan pembersihan. Kalau ada penataan, justru untuk pastikan seluruh elemen terwakili," ujar SBY di Hotel Inna Beach, Denpasar, Sabtu (30/3/2013).

SBY meyakinkan para kadernya untuk tetap bersatu dan tidak tercerai berai. Ia menuturkan, sejak mendirikan Partai Demokrat pada tahun 2001, dia tidak suka dengan politik faksionalisasi. "Saya tak suka politik klik-klikan," ujar SBY berhenti sejenak kemudian menggelengkan kepalanya sebanyak dua kali.

"I don't like it. Itu bukan cara kita," sambungnya lagi.

SBY mengingatkan soliditas partai tetap harus dijaga mengingat pada bulan April 2013 mendatang, partai sudah harus mengumpulkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS). "Jangan persulit diri kita dengan hal yang tak perlu kita lakukan," pesan SBY.

Pernyataan SBY ini dilakukan setelah seluruh peserta memilih SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi. SBY menjadi Ketua Umum menggantikan Anas Urbaningrum yang berhenti setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Pandangan daerah pun disampaikan dalam forum Kongres Luar Biasa. Dalam pandangan para pengurus daerah, memang terlihat partai ini sangat bergantung kepada SBY. SBY disebut-sebut dipilih karena dianggap menjadi satu-satunya figur yang mampu menyatukan partai.

Setelah pandangan daerah itu, presidium sidang kongres menyampaikan pandangannya kepada SBY. Setelah menimbang, SBY akhirnya menyatakan bersedia dengan syarat jabatan Ketua Umum hanya sebagai jabatan sementara.

Selain itu, SBY juga meminta adanya ketua harian yang akan membantunya mengurus kegiatan partai. Ia juga meminta ada ketua harian dewan pembina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Nasional
    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Nasional
    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Nasional
    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Nasional
    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com