Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Islam Tak Kunjung Kompak

Kompas.com - 10/02/2013, 19:25 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beragam survei lembaga independen memprediksi pemilu 2014 sebagai puncak dari kejatuhan parpol Islam.  Elektabilitas parpol Islam berada jauh di bawah parpol beraliran sekuler yang merajai papan atas dan tengah hasil lembaga survei.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Yudi Latief menilai, merosotnya elektabilitas parpol beraliran Islam karena masalah kekompakan antar parpol jenis itu sendiri. "Parpol Islam tidak cukup kompak. Sekarang tidak ada kolektivitas di antara mereka tapi lebih pada kepentingan pribadi," kata Yudi di Jakarta, Minggu (10/2/2013).

Yudi menjelaskan, apapun partai Islamnya sebenarnya konstituen yang diperebutkan sama, berlatar belakang muslim. Saat memperebutkan konstituen muslim itu, parpol Islam harus memperjuangkan konstituen loyalnya. Parpol Islam, kata Yudi, harus memiliki ciri khas perjuangan politik agar dapat membedakan dirinya dengan parpol sekuler.

"Hukum pemasaran politik akar rumput sendiri harus diamankan oleh mereka. Baru kemudian menjangkau .swing voter yang harus ditarik. Untuk mengamankan captive maka harus mengamankan pemeluk teguh dulu," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi melihat, merosotnya elektabilitas parpol Islam harus dirunut dalam kerangka sejarah parpol di Indonesia. Menurutnya, dalam kerangka sejarah itu sejak masa orde baru keberadaan parpol Islam terpinggirkan. Sebab, di masa Orba mantan Presiden Suharto dikelilingi oleh kalangan militer yang phobia atas Islam.

"Saat itu ada gagasan deparpolisasi partai Islam, muncul Islam yes parpol Islam no. Gagasan itu lah yang diabsorb oleh Orde Baru untuk marginalisasi parpol Islam, ada legitimasi intelektual sehingga proses perjuangan politik Islam dalam posisi marginal," tutur Viva.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menekankan, kondisi kontemporer politik Indonesia menganut sistim demokrasi liberal. Hal itu mengarah pada perbedaan ideologi parpol menjadi tidak nyata.

Implementasi ideologi politik Islam, kata Viva, hampir tidak berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi liberal kepentingan politik yang akan menyatukan kekuatan parpol Islam.

"Dalam sejarahnya sendiri parpol Islam toh tidak pernah bersatu, semuanya terpecah dalam parpol berbasis Islam. Tapi Kalau ini bisa disatukan sebenarnya bisa jadi penyeimbang parpol lain (Sekuler)," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com