Pemerintah Diminta Lebih Serius Urus Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta lebih serius mengelola masalah pendidikan. Pasalnya, sepanjang tahun 2012, keseriusan pemerintah dalam mengurus pendidikan belum terlihat.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar, melalui siaran pers, Kamis (3/1/2013) pagi. "Kami meminta di tahun 2013 pemerintah lebih serius mengurus pendidikan," katanya.

Selama tahun 2012, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu belum melihat keseriusan pemerintah dalam mengelola pendidikan. Hal itu terlihat dari standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan yang hingga kini belum terpenuhi.

Tiga poin yang menjadi dasar terlaksananya pendidikan juga belum terpenuhi. Ketiga poin itu adalah standar guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendidikan. "Tiga poin inilah yang harus dipenuhi pemerintah. Ini merupakan syarat minimal terlaksananya pendidikan," tuturnya.

Ketua Departemen Pendidikan DPP PKS itu prihatin dengan kurikulum pendidikan yang selalu berubah. Setiap berganti menteri, kurikulum pendidikan juga ikut berganti. Kondisi itu tidak akan efektif untuk pengembangan sebuah proses pendidikan.

Semestinya pemerintah bisa membuat kurikulum jangka panjang sehingga kurikulum tidak perlu diganti meski presiden atau menteri pendidikan berganti.

Masalah standar guru juga masih dipertanyakan. Kebijakan sertifikasi guru yang diambil pemerintah memang sudah tepat. Namun, menurut Raihan, sertifikasi guru belum berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan. Hasil uji kompetisi guru juga menunjukkan kualitas sebagian besar guru belum memadai.

Sarana dan prasarana pendidikan juga masih menjadi persoalan. Dana perbaikan sarana dan prasarana pendidikan tidak tepat sasaran. Pasalnya, dana tersebut justru jatuh ke sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya sudah memadai.

Oleh karena itulah Raihan meminta pada tahun 2013 pemerintah lebih serius mengelola pendidikan. Minimal dengan memenuhi tiga poin standar pelayanan pendidikan.