Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma Irama Anggap Enteng Jabatan Presiden

Kompas.com - 18/12/2012, 16:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Deklarasi Rhoma Irama yang menyatakan diri siap menjadi calon presiden memang sempat mengundang kontroversi beberapa waktu lalu. Rhoma pun dipandang terlalu menganggap enteng posisi menjadi presiden. Hal ini diungkapkan wartawan senior harian Kompas, Budiarto Shambazy, Selasa (18/12/2012), dalam diskusi Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) di Hotel Four Seasons, Jakarta.

"Rhoma Irama muncul menjadi capres ini terbilang nekat. Ini menunjukkan bahwa jadi capres sekarang terlihat mudah. Padahal, Soekarno dan Soeharto saja sempat menolak menjadi presiden," ujar Budiarto.

Jurnalis yang kerap menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengulang kembali bagaimana proses jatuh bangunnya pemerintahan di era Soekarno. Dalam masa pemerintahannya, Soekarno harus banting tulang selama tujuh tahun menyebarkan paham ke-Indonesia-an. Sementara Soeharto sempat mempertanyakan diri apakah ia mampu memimpin bangsa ini atau tidak.

"Memimpin Indonesia ini bukan sembarangan. Sekarang kita malah dikejutkan dengan kesatria bergitar yang dengan enteng bilang saya mampu jadi presiden. Ini sungsang," kata Budiarto.

Ia mengaku tidak meremehkan Rhoma lantaran si "Raja Dangdut" itu memang memiliki basis massa yang mendukung pencalonannya menjadi presiden. Pencalonan Rhoma ini menjadi puncak peristiwa politik pada tahun 2012. "Jabatan presiden dianggap enteng oleh Rhoma dan tidak ada patokan yang kredibel," ucap Budiarto.

Lebih lanjut, ia melihat tantangan ke depan bagi para calon presiden adalah tingkat apatisme masyarakat yang tinggi. Budiarto pun tak berharap banyak perubahan yang terjadi pada 2014 selama calon yang diusung partai masih tokoh-tokoh lama.

Sebelumnya, para ulama yang tergabung dalam Wasilah Silaturahim Asatidz Tokoh dan Ulama (Wasiat Ulama) mendaulat Rhoma Irama sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014. Dukungan tersebut diklaim merupakan hasil kesepakatan satu juta anggota Wasiat Ulama di seluruh Indonesia. Rhoma Irama pun sudah menyatakan kesanggupannya maju menjadi kandidat RI-1.

Rhoma mengatakan, akhirnya dirinya memberanikan maju setelah desakan berbagai ulama Tanah Air. "Saya maju ini karena desakan ulama dan umat. Saya bahkan sempat katakan apakah tidak ada figur lain selain saya kepada ulama-ulama itu," tutur Rhoma dalam wawancara dengan Kompas.com beberapa waktu lalu.

Para ulama itu, lanjut Rhoma, mengatakan, tidak ada lagi sosok pemimpin bangsa ini yang merepresentasikan umat Islam. "Anda telah jadi ikon dari umat, hanya Anda yang bisa persatukan umat Islam, dan hanya Anda yang bisa bawa visi dan misi umat Islam," kata Rhoma menirukan ucapan salah seorang ulama.

Dengan desakan itu, Rhoma pun kemudian mempertimbangkan dengan serius usulan ini. Kemudian, Rhoma mengaku akhirnya hatinya terpanggil untuk berbuat sesuatu bagi negeri ini.

Baca juga:
Rhoma Irama Bicara Soal Pesaingnya Jadi Capres
Rhoma Irama Menunggu Pinangan Parpol
Rhoma Irama Fenomenal, Tak Bisa Diremehkan
Rhoma Irama: Visi Misi Saya Lagu Dangdut

Maju Jadi Capres, Rhoma Irama Siap Dihujat

Berita terkait wacana pencapresan Rhoma bisa diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com