Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei INES: Capres Non-Jawa, Hatta dan JK Ungguli Ical

Kompas.com - 19/11/2012, 22:17 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla mengungguli calon presiden dari Partai Golkar Aburizal "Ical" Barkrie jika pemilihan presiden diadakan sekarang. Hal itu disampaikan Direktur data Indonesia Network Election Survey (INES) Sudrajat Sacawitra saat menyampaikan hasil perolehan survei capres etnik non-Jawa.

"Selain ketiga nama itu, juga ada Surya Paloh, Yusril (Ihza Mahendra) dan Puan (Maharani) yang menduduki enam besar. Puan masuk capres non-Jawa karena ayahnya (Taufik Kiemas) adalah non-Jawa," kata Sudrajat di Galeri Cafe TIM,Jakarta, Senin (19/11/2012).

Menurut Sudrajat, Ketua Majelis Nasional Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mendapatkan dukungan sebesar 10,9 persen. Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra mengantongi 3,4 persen dan Puan Maharani Kiemas 3,3 persen. Di luar ketiga nama itu, ada politikus senior partai Golkar Akbar Tanjung mendapatkan 3,1 persen.

"Nama yang muncul setelah itu ada Ketua DPR Marzuki Alie (2,8 persen), Mendagi Gamawan Fauzi (2,7 persen), mantan Ketua MK Jimly Asiddiqie, dan Ketua DPD Irman Gusman memperoleh hasil yang sama (2,6 persen), dan Wakil Gubernur Jakarta Basuki atau Ahok (1,2 persen)," ujarnya.

Sudrajat menambahkan, responden survei lebih memilih isu primodialisme. Sebanyak 56,2 persen responden, lanjutnya, menghendaki perpaduan pasangan Jawa dan di luar Jawa. Responden yang berharap capres dari etnis Jawa sebesar 59,3 persen.

Hasil survei yang dilakukan pada 5-21 Oktober 2012 ini memiliki ambang kesalahan sebesar kurang lebih 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen. Jumlah sampel asli secara acak sebanyak 6.000 responden, tetapi yang dapat dianalisis sebanyak 5.996 responden. Persentase dari responden perempuan dan laki-laki adalah 50:50.

Politikus senior Golkar, Rully Chairul Azwar, mengaku terkejut dengan elektabilitas Hatta Rajasa dalam survei INES tersebut. Ia menengarai, lonjakan Hatta karena yang bersangkutan populis di kalangan Islam. Ical sendiri, kata Rully, adalah figur sekuler yang dapat mengakomodir semua golongan.

"Pak Ical mampu bertahan dari krisis. Itu membuktikan, Pak Ical tidak terpengaruh dari hasil Hatta ini. Program dari pemenangan Pak Ical dalam pilpres tetap akan jalan," kata Rully.

Menurut Rully, isu primodialisme tidak seharusnya dilanjutkan. Ia berpendapat, responden seharusnya memilih berdasarkan kualitas dan kuantitas, bukan primodialisme. Media memiliki peran besar untuk mengikis primodialisme tersebut.

Di lain pihak, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP PAN Bima Arya Sugiarto menyatakan, ini pertama kalinya elektabilitas Hatta diposisikan di atas JK dan Ical. Menurutnya, ada lima faktor yang menyebabkan elektabilitas Hatta di atas JK dan Ical.

Faktor pertama, responden melihat capres yang bersih sebab rekam jejak Hatta termasuk minim kontroversi. Faktor kedua menyangkut pengalaman karena Hatta telah empat kali menjabat menteri, sekjen partai, dan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Faktor ketiga menyangkut aksesibilitas Hatta di kalangan nasionalis sebab Hatta dapat diterima di semua pihak. "Pak Hatta bisa masuk ke mana saja, bisa ke Pak Ical dan Bu Mega, dan representasi Islam juga masuk," katanya.

Faktor keempat terkait kinerja ekonomi nasional tergolong baik di bawah tanggung jawab Hatta sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Terakhir, Hatta belum pernah bertarung dalam pilpres. "Pak Hatta itu new comer, layak diberi kesempatan jika melihat lima faktor tadi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

    Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

    Nasional
    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Nasional
    PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

    PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

    Nasional
    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Nasional
    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Nasional
    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Nasional
    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    Nasional
    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

    Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    Nasional
    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Nasional
    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    Nasional
    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    Nasional
    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com