Kalau DPR Minta Jatah, Tak Usah "Diladeni"!

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengakui, upaya-upaya oknum anggota DPR yang berusaha mendekati BUMN memang ada. Akan tetapi, jika tak ditanggapi serius, upaya-upaya itu tak akan terwujud. Hal itu dikatakan Said saat dijumpai Kompas.com, di Studio Kompas TV, Jakarta, Kamis (8/11/2012). Ia menanggapi seputar dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota DPR terhadap BUMN yang sepekan ini kembali mencuat.

"Begini, umpamanya, 'Pak, bisa enggak saya ini (minta)', kemudian saya balas, 'Eh, kau mau aku masuk penjara'. Jawab santai saja, tidak usah dianggap serius," ujar Said, yang menjabat Sekretaris Menteri BUMN medio 2005-2010.

Meski telah berulang kali menolak memberikan, menurut Said, upaya-upaya seperti itu masih saja dilakukan anggota Dewan, salah satunya dengan mengajak bertemu empat mata. Seorang pejabat negara berhak untuk langsung menolaknya.

"Sekali kita ladeni, akan terus kita jadi sasaran permainan. Mereka biasanya dimulai dengan candaan, 'Bos, ada bensin enggak?'. Saya jawab, 'Enggak ada bensin, Bos'. Selesai itu sudah," paparnya.

Menurutnya, penolakan terhadap permintaan anggota Dewan tidak akan berpengaruh apa pun terhadap kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BUMN. Pasalnya, proses pengambilan keputusan di DPR bersifat kolektif.

Pengalaman

Lantas, Said pun mengungkapkan pengalamannya saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR soal dividen BUMN. Ia mengaku pernah berdebat dengan anggota Badan Anggaran. Perdebatan itu berlangsung alot.

"Tetapi, kalau kita berani debat, kita ladeni saja sabar. Lama-lama mereka akan gerah sendiri. Yang baik akan bertahan debat mempertahankan substansi, yang nakal-nakal itu akan kecapaian dia, akhirnya keluar sendiri. Makanya, jangan apa-apa menyerah debat dan cari jalan belakang," ucap Said.

Akan tetapi, ia mengatakan, tak semua anggota Dewan "nakal". Menurutnya, masih banyak wakil rakyat yang baik, sepanjang tak diberikan peluang untuk bermain dengan BUMN. Lalu, bidang apa saja yang biasanya menjadi "ladang bermain" anggota DPR?

DPR, lanjutnya, biasa bermain pada sejumlah ranah, seperti privatisasi, APBN, dan penyertaan modal negara (PMN). Namun, jika menolak berkongkalikong, anggaran BUMN atas ketiga hal itu tidak akan berkurang.

"Pas saya masuk anggaran BUMN Rp 50 miliar, sampai saya keluar meningkat jadi Rp 400 miliar. Dulu juga PMN Garuda tinggi mencapai Rp 1 triliun. Jadi, ini bukti bahwa upaya pemerasan itu tidak akan ada kalau kita tidak memberikan susu untuk diperas," ujarnya.

Baca juga:
Sebagian Besar Direksi BUMN 'Pesanan' Parpol
Dituduh Pemeras, Sumaryoto Siap Pembuktian Terbalik
Anggota Dewan Peminta Gula Politisi Demokrat?
Anggota BK Kecewa Penjelasan Dahlan

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR