Kompas.com - 09/11/2012, 08:58 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara Said Didu mengungkapkan, intervensi terhadap BUMN sudah terjadi sejak dulu. Rumor bahwa BUMN dijadikan sapi perah oleh partai politik dan penguasa, menurutnya, sudah menjadi rahasia umum. Said, yang menjabat Sekretaris Menteri BUMN pada tahun 2005-2010, mengatakan, pada masanya, kondisi BUMN jauh lebih parah karena sarat intervensi, terutama dalam proses seleksi direksi BUMN.

"Jauh lebih parah. Coba Anda bayangkan, untuk menjadi direksi, terkenal dengan menyogok," ujar Said, Kamis (8/11/2012), kepada Kompas.com, di Kompas TV, Palmerah, Jakarta Pusat.

Saat ia masuk ke Kementerian BUMN, ada sekitar 1.000 curriculum vitae yang masuk untuk menjadi kandidat direksi dan komisaris BUMN. "Setelah saya kelompokkan, ternyata 65-70 persen itu berasal dari usulan parpol dan penguasa. Sekitar 10-15 persen dari tokoh nasional yang dianggap bisa pasang orang," ujarnya.

Sementara hanya sekitar 5 persen yang murni dari kalangan profesional. Dengan kondisi seperti itu, Said menilai BUMN dalam kondisi bahaya. Menurutnya, ia sempat menginisiasi pembersihan BUMN dengan mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 2005 yang melarang pengurus partai menjadi pengurus BUMN, serta melarang karyawan dan pimpinan BUMN masuk parpol atau menjadi tim sukses. Setelah PP dikeluarkan, mekanisme seleksi direksi kemudian dilakukan dalam 10 tahapan yang lebih profesional.

"Dan, saat itu BUMN lagi susah sekali. Tahun 2004-2005, Garuda mau bangkut, bank belum muncul, maka perbaikan sistem mulai dijalani. Alhamdulillah sistem itu masih jalan sampai sekarang," kata Said.

Meski sudah dilakukan reformasi dan "bersih-bersih" di tubuh Kementerian BUMN, Said belum bisa memastikan bahwa semua BUMN bersih dari intervensi. "Perlu seorang menteri dan direksi yang benar-benar bersih, berani, dan jujur dalam melawan itu semua. Dia harus kuat menghadapi semua intervensi itu," ujarnya.

Polemik soal intervensi terhadap BUMN kembali mencuat saat Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluhkan masih adanya oknum anggota DPR yang meminta "jatah" kepada direksi BUMN. Setelah menjadi kontroversi, Dahlan dipanggil Badan Kehormatan DPR, Senin (5/11/2012) lalu, untuk memberikan keterangan soal dugaan pemerasan oleh anggota Dewan. Dalam keterangannya, Dahlan menyebutkan ada dua anggota DPR yang diduga melakukan upaya pemerasan terhadap tiga BUMN. Kedua nama itu berinisial IL dan S, yang diduga Idris Laena asal Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka membantah laporan Dahlan. Selain IL dan S, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro juga mengungkapkan, seorang oknum anggota DPR berinisial IS yang meminta jatah 2.000 ton gula. Terakhir, pada Rabu (7/11/2012), Dahlan kembali menambahkan lima nama ke BK DPR. Namun, nama-nama yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN ini dilaporkan tanpa ada bukti yang menyertainya.

Baca juga:
Dituduh Pemeras, Sumaryoto Siap Pembuktian Terbalik
Anggota Dewan Peminta Gula Politisi Demokrat?
Anggota BK Kecewa Penjelasan Dahlan

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tugas dan Wewenang LPSK

    Tugas dan Wewenang LPSK

    Nasional
    Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

    Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

    Nasional
    Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

    Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

    Nasional
    Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

    Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

    Nasional
    Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

    Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

    Nasional
    Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

    Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

    Nasional
    Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

    Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

    Nasional
    Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

    Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

    Nasional
    Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

    Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

    Nasional
    9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

    9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

    Nasional
    Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

    Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

    Nasional
    Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

    Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

    Nasional
    Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

    Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.