BK Akan Telusuri Dugaan Pemerasan di Jamsostek

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menindaklanjuti dugaan pemerasan yang disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Badan Kehormatan DPR juga akan menelusuri dugaan pemerasan yang dilakukan anggota Dewan terhadap direksi Jamsostek. Dalam kasus ini, ada dua anggota DPR yang disebut-sebut melakukan yakni MN dari Fraksi Partai Demokrat dan ETS dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Hotbonar (mantan Dirut Jamsostek) sempat mengungkapkan ke media ada tiga nama, dua nama sudah jelas, satunya lagi tidak terlalu jelas. Ini juga akan kami proses," ujar anggota BK Anshory Siregar, Kamis (8/11/2012), seusai jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Korupsi, kata dia, sudah terjadi di beberapa lini. Oleh karena itu, BK akan mempertaruhkan harkat dan martabat DPR untuk menindaklanjuti kasus-kasus kongkalikong yang telah merusak citra DPR.

"Kami juga akan memanggil orang-orang terkait kasus ini sebagai tindak lanjutnya. Saya meminta kepercayaan dari semua pihak," kata ujarnya.

Nama ETS dikaitkan dengan oknum pemeras BUMN setelah mantan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menyatakan pernah diperas anggota Dewan Perwakilan Rakyat berinisial MN dari Fraksi Demokrat dan ETS dari Fraksi PDI Perjuangan pada 2010. Pemerasan tersebut terkait dengan kegiatan investasi perusahaan pelat merah itu di Bank Persyarikatan Indonesia (kini Bank Syariah Bukopin). Para anggota Dewan menuduh bahwa investasi itu menimbulkan kerugian.

Hotbonar sudah menjelaskan bahwa yang terjadi bukanlah demikian. Namun, kedua anggota Dewan itu justru mengancam akan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki investasi Jamsostek. MN dan ETS bahkan meminta untuk bertemu seusai rapat dengar pendapat. Di sana, Hotbonar menyanggupi membayar Rp 100 juta dari kantung pribadinya, tetapi ETS menolaknya karena menilai jumlahnya terlalu kecil. ETS meminta setidaknya Rp 2 miliar.

Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Ribka Tjiptaning, ETS sudah tidak lagi menjadi anggota Dewan karena terlibat kasus penggelembungan suara di daerah pemilihannya, Lampung II.

"Dia sudah di PAW (pergantian antar waktu) karena kasus penggelembungan suara di dapil dia sendiri. Saya sudah lama nggak tahu kabarnya," ujar Ribka, Jumat (2/11/2012).

ETS dicopot oleh fraksi pada tanggal 2 September 2009. Ribka mengatakan, posisi ETS di Komisi IX kemudian digantikan oleh Itet Tridjajati Sumarjanto yang sebelumnya menggugat penggelembungan suara yang dilakukan ETS.