Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Tekankan Rekonsiliasi di Lampung Selatan

Kompas.com - 07/11/2012, 23:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menolak berkomentar terkait poin kedelapan dalam kesepakatan perdamaian pihak-pihak yang bertikai di Lampung Selatan. Menurut Djoko, yang terpenting saat ini adalah rekonsiliasi.

"Prioritas sekarang apa dulu? Kan rekonsiliasi dulu, perbaikan dulu. Jangan pikir yang lain dulu," kata Djoko di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Sebelumnya, warga yang terlibat pertikaian di Balinuraga, Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, akhirnya menyepakati perdamaian. Dalam perjanjian itu, kedua pihak menyepakati 10 poin perdamaian.

Namun, pada poin kedelapan, kedua belah pihak berjanji tidak akan menuntut dan melakukan tindakan hukum atas akibat bentrokan 27-29 Oktober 2012 . Aparat kepolisian menghentikan seluruh proses hukum terkait dengan bentrokan itu.

Djoko mengatakan, jika yang dipikirkan permasalahan hukum, daerah yang pernah mengalami konflik seperti Ambon akan kembali terjadi kerusuhan. Untuk saat ini, kata dia, yang terpenting membuat situasi normal.

"Jadi harus step by step. Semua kembali ke situasi bisa aktivitas, baru nanti (dibicarakan proses hukum). Jangan sekarang, baru dua minggu," pungkas Djoko.

Seperti diberitakan, kepolisian akan mengevaluasi isi butir ke-8 itu. Setidaknya, sebanyak 12 orang tewas dan puluhan rumah warga habis terbakar.

Selengkapnya, baca di topik "BENTROK WARGA DI LAMPUNG SELATAN"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

    MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

    Nasional
    KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

    KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

    Nasional
    Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

    Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

    Nasional
    KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

    KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

    Nasional
    PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

    PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

    Nasional
    MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

    MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

    Nasional
    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

    Nasional
    MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

    MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

    Nasional
    Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

    Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

    Nasional
    Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

    Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

    Nasional
    PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

    PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

    Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

    Nasional
    Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

    Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

    Nasional
    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

    Nasional
    Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

    Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com