Nazaruddin: Akan Saya Perjelas Peran Anas dan Saan!

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008. Saat memasuki Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/10/2012), Nazaruddin mengatakan akan memperjelas peran Anas Urbaningrum dan Saan Mustopa dalam kasus PLTS tersebut.

"Saya akan memperjelas peran Anas dan Saan," katanya singkat.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Nazaruddin diperiksa sebagai saksi untuk istrinya yang menjadi tersangka kasus PLTS, Neneng Sri Wahyuni.

Seusai diperiksa sebagai saksi Neneng, 3 Oktober lalu, Nazaruddin mengungkapkan kalau Saan memberikan uang 50.000 dollar AS ke mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno.

"Ada kuitansi yang diambil Saan di perusahaan. Langsung duitnya diserahkan ke Erman Suparno. Ada kuitansinya," kata Nazaruddin (3/10/2012).

Menurutnya, ada pertemuan antara Anas, Erman, dan Saan yang membahas soal proyek PLTS di kediaman Erman.

"Pertemuan itu yang ngatur semua Mas Anas. Waktu itu ketemu saya, Erman, terus Saan. Tapi, yang ngatur proyek PLTS itu Mas Saan," ujar Nazaruddin yang juga mengaku ikut dalam pertemuan tersebut.

Ihwal pertemuan ini dibantah Erman dan Saan. Keduanya mengaku tidak saling kenal dan mengatakan kalau pertemuan itu tidak pernah ada.

Terkait penyidikan kasus PLTS ini, KPK juga sudah memeriksa Saan. Seusai diperiksa, Saan menegaskan bahwa ia tidak terlibat kasus ini, sementara menurut Nazaruddin, Anaslah yang mengendalikan proyek PLTS 2008 tersebut. Saat itu, katanya, Anas menjadi bos PT Anugerah Nusantara. Sebagian keuntungan proyek tersebut, menurut Nazaruddin, dibelikan Toyota Alphard untuk Anas. Keterangan Nazaruddin soal proyek PLTS ini pun dibantah Anas beberapa waktu lalu.

Dalam kasus dugaan korupsi PLTS, KPK menetapkan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, sebagai tersangka pada Agustus 2011. Neneng selaku Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Neneng dianggap melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hukuman maksimalnya 20 tahun penjara. Adapun kerugian negara yang diduga timbul dalam proyek Rp 8,9 miliar ini mencapai Rp 3,8 miliar.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Neneng dan Dugaan Korupsi PLTS"