Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Boediono Sesuai Prosedur

Kompas.com - 12/09/2012, 19:11 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait dengan upaya bail out Indover dan Bank Century, langkah Boediono saat menjadi Gubernur Bank Indonesia sudah sesuai prosedur.

"Mengenai Indover, untuk mengambil langkah-langkah bail out, BI membutuhkan izin DPR. Itu sebabnya, Pak Boediono, selaku Gubernur BI, melakukan langkah-langkah sesuai prosedur itu, termasuk berkonsultasi dengan Pak Antasari Azhar sebagai Ketua KPK untuk memastikan bahwa langkah-langkah itu sudah sesuai prosedur," ujar Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat, Rabu (12/9/2012), di Kantor Wapres.

Boediono sejak 2009 menjabat sebagai Wapres, sedangkan Antasari kini sudah tidak lagi menjadi Ketua KPK dan tengah menjalani hukuman penjara untuk kasus pembunuhan.

Menurut Yopie, hal terpenting dalam konsultasi dengan Antasari terkiat Indover adalah untuk mengecek apakah keputusan di level komisi atau keputusan di sidang pleno DPR yang harus diikuti BI. "Pada akhirnya, keputusannya seperti itu dan diikuti oleh BI. Kita tahu DPR tidak menyetujuinya," tuturnya.

Ia menambahkan, mengenai bail out Bank Century, tidak ada ketentuan yang mengharuskan BI dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk meminta izin DPR sebelum melakukan bail out. Maka, konsultasi kepada Antasari pun tidak diperlukan.

"Yang melakukan bail out adalah LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dalam bentuk penanaman modal sementara. Untuk itu, tidak diperlukan restu atau izin DPR," kata Yopie.

Menurut dia, rapat KSSK akhirnya memutuskan bahwa Bank Century harus di-bail out karena jika tidak, terjadi risiko bersifat sistemik yang membahayakan perekonomian di Tanah Air. "Itulah yang menjadi pegangan kebijakan" jelas Yopie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com