Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temukan Kriteria Bersama

Kompas.com - 21/07/2012, 15:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penentuan awal Ramadhan bagi umat Islam di Indonesia selama ini dinilai kurang praktis karena ditetapkan sehari menjelang hari pertama puasa. Kementerian Agama diminta terus membangun dialog dengan semua organisasi Islam demi menemukan kriteria bersama dalam menetapkan kalender Hijriah yang dapat dipegang semua kalangan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia KH Masdar F Masudi, Jumat (20/7), di Jakarta.

Umat Islam di Indonesia masih berbeda pendapat dalam menentukan awal Ramadhan tahun 2012/1433 Hijriah. Kementerian Agama dalam Sidang Isbat, Kamis lalu, menetapkan awal Ramadhan jatuh pada Sabtu (21/7). Muhammadiyah, Front Pembela Islam, dan An-Najat memutuskan awal puasa Jumat (20/7).

Menurut Masdar, paling tidak ada tiga mazhab dalam menentukan awal puasa. Sebagian umat menggunakan hisab wujudl hilal (perhitungan adanya bulan) sebagaimana diyakini Muhammadiyah. Sebagian lain memegang mazhab rukyattul hilal bil’ain (penglihatan hilal dengan mata) di atas ufuk, seperti dianut Nahdlatul Ulama dan sejumlah organisasi Islam lain.

Sidang Isbat digelar dengan mempertimbangkan hasil hisab dan rukyat. Meski mendekati kebenaran, metode ini kurang praktis karena harus mengintip bulan setiap kali mau menentukan puasa. Ini juga membuat umat Islam di Indonesia tak punya kalender Hijriah yang dapat dipegang bersama sampai beberapa tahun mendatang.

Masdar mengusulkan agar Kemenag lebih serius mempertemukan semua organisasi dan kelompok Islam untuk berdialog dan merumuskan kriteria bersama dalam menentukan awal puasa. Salah satu metode alternatif adalah hisab imkanurrukyat (perhitungan kemungkinan melihat bulan) atau rukyat hilal bil’ilmi (penglihatan bulan dengan ilmu pengetahuan).

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Djamaluddin berpendapat, Kemenag telah menggelar dialog antar-organisasi Islam, tetapi belum menemukan kriteria bersama. (IAM)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com