Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Hanya Unggul di Survei?

Kompas.com - 18/06/2012, 00:10 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar berkali-kali digadang-gadang memenangi Pemilu 2014. Lembaga survei yang santer menyebut Golkar sebagai jawara di Pemilu 2014 ini, misalnya, Lingkaran Survei Indonesia yang dimiliki Denny JA.

Kendati banyak yang meragukan, LSI tetap mengklaim perkiraan ini berdasarkan survei. Pada Minggu (17/6/2012), LSI kembali mengklaim Golkar dan PDI-P mengungguli Demokrat pada Pemilu Legislatif 2014 (lihat link berikut ini).

Klaim ini didasarkan hasil survei terhadap 1.200 responden di Indonesia dengan metode multistage random sampling dan margin of error 2,9 persen. Survei dilakukan 2-11 Juni 2012.

Menanggapi hal ini, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, mengatakan, hasil survei dan hasil pemilu tak selalu sejalan.

Andi Nurpati, yang loncat pagar dari KPU ke partai penguasa mengatakan, hasil survei 2004 dengan hasil pemilu berbeda. "Kalau hanya berdasarkan survei, tidak perlu ada pemilu. Survei juga bukan hasil pemilu," kata Andi di Jakarta, Minggu (17/6/2012).

Sementara itu, politisi senior PD Ahmad Mubarok mengatakan, dirinya ragu bahwa Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan partainya akan merajai pemilu 2014 (lihat link berikut ini).

Mubarok, yang menerima hasil LSI, mengatakan, pilihan masyarakat pada saat ini hingga 2014 dapat berubah. Bahkan, Mubarok menyebut, partai sepuh di Indonesia tersebut hanya menang di tataran survei saja. "Bahwa kader Golkar banyak, iya. Programnya bagus, iya," sambung Mubarok.

Menurut Mubarok, hasil survei LSI bahwa Golkar akan memeroleh sekitar 20 persen suara jika pemilu legislatif digelar pada hari ini, bisa berbeda dengan kenyataannya.

Sementara itu, terkait elektabilitas Demokrat yang anjlok, Mubarok mengatakan, kondisi tersebut masih dapat berubah.

Kendati demikian, Mubarok mengakui bahwa tren elektabilitas memang menurun terkait dugaan keterlibatan sejumlah kadernya pada kasus-kasus korupsi, termasuk Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum dan Sekretaris Dewan Pembina PD Andi Mallarangeng.

"Survei LSI bukan akhir karena politik itu selalu dipengaruhi situasi terakhir. Dan soal situasi terakhir, kita masih punya waktu dua tahun," katanya.

Terlebih, Anas dan Andi masih diduga terlibat korupsi. Jika keduanya ternyata dinyatakan tidak terlibat, elektabilitas PD dapat kembali meningkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com