Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Capres: Prabowo Ungguli Megawati

Kompas.com - 06/06/2012, 13:09 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan tertinggi sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Hal ini terungkap dalam survei Soegeng Sarjadi Syndicate. Prabowo mendapat dukungan 25,8 persen dari 2.192 responden. Responden berasal dari 163 kabupaten/kota di 33 provinsi.

Jumlah dukungan ini lebih tinggi dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Mantan Presiden RI itu mendapat dukungan 22,4 persen. "Survei ini memperlihatkan kontestasi yang terkuat terjadi antara Prabowo dan Megawati, berbeda dengan figur-figur yang lain," ujar Koordinator Soegeng Sarjadi Syndicate, Muhammad Dahlan, dalam peluncuran hasil Survei Pemetaan Capres 2014 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2012).

Pemilihan capres ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu sikap tegas capres 22,1 persen, pro-rakyat 14,1 persen, kemampuan memimpin 13,6 persen, dan cerdas 12,2 persen.

Dalam survei ini, ada nama lain yang mendapat dukungan publik cukup banyak, yaitu Jusuf Kalla. Mantan Wakil Presiden RI itu mendapat dukungan 14,9 persen. Di bawah nama Kalla, ada Aburizal Bakrie dengan dukungan 10,6 persen, Surya Paloh 5,2 persen, Wiranto 4,5 persen, dan Sultan Hamengku Bowono X sebesar 3,7 persen.

Sejumlah nama baru, dalam survei itu, ikut mendapat dukungan. Di antaranya Sri Mulyani dengan dukungan 2,1 persen, Hidayat Nurwahid 1,8 persen, Ani Yudhoyono 1,8 persen, Akbar Tandjung 1,3 persen, dan Djoko Suyanto 1 persen. "Paling rendah dukungan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, yaitu 0,9 persen," sambung Dahlan.

Meski Prabowo mendapat dukungan tertinggi, kata Dahlan, tidak semua responden akan memilih Partai Gerindra. Survei ini menunjukkan responden yang memilih Gerindra hanya 11,7 persen. Kebanyakan responden memilih Partai Golkar sebanyak 23,5 persen, PDI-P 19,1 persen, Partai Demokrat 11,9 persen, dan PKS 6,4 persen.

"Survei ini menunjukkan masyarakat belum secara penuh paham adanya korelasi antara memilih partai dan capresnya. Terlihat, meski Prabowo dapat dukungan tinggi, partainya tidak banyak yang memilih," tandas Dahlan.

Survei ini sendiri dilakukan terhadap responden dengan latar belakang pekerjaan petani/buruh tani sebesar 28 persen, nelayan 1,8 persen, karyawan swasta 11,2 persen, wiraswasta-pedagang 15,7 persen, tenaga profesional 1,5 persen, pengajar 2,7 persen, buruh pabrik dan bangunan 4,2 persen, PNS 3,2 persen, BUMN dan BUMD 0,5 persen, dan ibu rumah tangga 18,4 persen. Sisanya, pelajar dan mahasiswa, 7,3 persen, dan tidak bekerja sebanyak 4,5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com