Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batalkan Bintang Kehormatan untuk Kepala Polisi Malaysia

Kompas.com - 10/05/2012, 19:50 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Polri memberi gelar Bintang Bahayangkara Utama kepada Kepala Kepolisian Negara Malaysia Tan Sri Ismail bin Omar pada peringatan Hari Bahayangkara 1 Juli mendatang dinilai mengada-ada dan tidak pantas.

Penganugerahan tersebut bukan saja mencederai perasaan bangsa yang kerap dinistakan Pemerintah Malaysia, melainkan sekaligus menunjukkan wajah negara Indonesia yang semakin tidak terhormat menghadapi Malaysia.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Kamis (10/5/2012) malam kepada Kompas.

Menurut Syahganda, tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Utama hanya patut diberikan bagi anak bangsa berprestasi, termasuk untuk putra negara sahabat yang mewakili lembaga bermoral.

Ia selanjutnya mengharapkan Polri membatalkan niat ataupun keputusan pemberian gelar kehormatan itu demi menjaga kemartabatan bangsa dan negara. Bahkan, semestinya, Pemerintah Indonesia menyeret pihak-pihak bertanggung jawab di Malaysia ke Mahkamah Internasional akibat pembataiannya terhadap TKI.

"Apa prestasi Kepala Kepolisian Malaysia itu sehingga perlu ditempatkan secara agung di Indonesia. Bagaimanapun, dia adalah tokoh tercela karena memimpin institusi para polisi nista yang membabi-buta menembaki para TKI selayaknya binatang buruan," ujarnya.

Selain menyebabkan tragedi berdarah atas kematian tiga TKI asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yaitu Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), serta Mad Noor (28), Sabtu (24/3/2012) dini hari di area Port Dickson, Negeri Sembilan, ulah memalukan kepolisian negara itu ternyata belum berhenti.

Pada Rabu (9/5/2012), mereka juga menangkap tiga wartawan Indonesia, yakni Ilham Khoiri (Kompas), Muhammad Fauzi (Media Indonesia), dan Zen Teguh Triwibowo (Sindo), terkait  peliputan. Mereka menyertai kunjungan Dewan Perwakilan Daerah ke Malaysia sejak Senin (7/5/2012) untuk mengungkap penyebab penembakan sadis tiga TKI oleh polisi di Malaysia.

Meski ketiganya sudah dibebaskan, penangkapan dan penghalangan kerja wartawan seperti ini memang tidak bisa didiamkan saja.

"Ini baru sebagian kecil saja ulah bejat polisi Malaysia kepada warga negara Indonesia, di luar perilaku lain yang sering kali menistakan kehormatan bangsa kita," ujar Syahganda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com