Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkumham Siapkan LP Khusus Koruptor

Kompas.com - 12/02/2012, 18:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah terbongkarnya pertemuan gelap antara terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin, dan M Nasir, Kementerian Hukum dan HAM mulai mempertimbangkan pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus narapidana kasus korupsi.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, rencana pembuatan lapas khusus koruptor ini diperlukan untuk memperketat keamanan tahanan. ”Kemenkumham memutuskan untuk melanjutkan langkah-langkah perbaikan sistem dengan mempersiapkan lapas khusus narapidana kasus korupsi,” ujar Amir dalam jumpa pers di kantor Kemenkumham, Jakarta, Minggu (12/2/2012).

Ia menjelaskan, lapas itu akan terpisah dari narapidana kasus pidana umum lainnya. Sebenarnya, lapas khusus napi korupsi sudah pernah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang. Di sana dibangun sebuah gedung tiga tingkat yang berisi blok khusus untuk tahanan korupsi, narkoba, dan kasus terorisme. Namun, masih saja terjadi pertemuan gelap yang terjadi di luar jam besuk, seperti dilakukan oleh Nazaruddin dan Nasir, Rabu (8/2/2012) pukul 20.00.

Amir menilai, selain perlu dibangun lapas khusus koruptor, Kemenkumham juga akan mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan langsung melalui kamera CCTV. ”Untuk itu, CCTV di wilayah DKI Jakarta dan kota besar lainnya akan segera ditambah, serta langsung disambungkan ke Menkumham dan Wamenkumham,” katanya.

Selain pengawasan, penerapan sanksi tegas juga diterapkan kepada aparat yang terbukti menerima suap dalam menjalankan tugasnya. Ia memutuskan bahwa lapas atau rumah tahanan di DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai wilayah bebas pungutan liar dengan konsekuensi sanksi tegas jika masih ditemukan penyimpangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com