Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada "Ketua Besar", Ada Juga "Pak Ketua"

Kompas.com - 11/01/2012, 20:41 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Istilah tokoh yang terungkap dalam percakapan BlackBerry Messenger antara Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh tidak hanya "ketua besar". Ada juga istilah "ketua" yang merujuk kepada orang yang berbeda. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Mindo Rosalina Manulang, Mohamad Iskandar, seusai mendampingi kliennya saat diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (11/1/2012).

"Pokoknya ketua besar itu berkaitan dengan satu orang, kemudian ketua berkaitan dengan satu orang," kata Iskandar.

Berdasarkan salinan berita acara pemeriksaan Mindo yang memuat pembicaraan kedua wanita itu, terungkap bahwa selain ada "apel malang" untuk "ketua besar", ada pula jatah bagi "ketua". Saat Angelina bertanya "Bu, apakah ada apel malang?", Mindo Rosalina menjawab "Ada apel malang buat Pak Ketua besok, mungkin Ibu bisa minta ke beliaulah. He-he". Kemudian, Angelina seolah menegaskan kepada Rosa bahwa apel malang yang dimintanya kali ini bukan untuk "pak ketua", melainkan untuk "ketua besar".

Demikian petikan pesan BlackBerry Messenger Angelina, "Itu, kan, beda, hi-hi-hi, soalnya aku diminta ketua besar, lagi kepengin makan apel malang," tulis Angie, sapaan akrab Angelina.

Menurut Rosa, dalam berita acara pemeriksaannya, yang dimaksud dengan "apel malang" adalah uang rupiah. Ada juga "apel washington" yang berarti uang dollar AS. Iskandar menjelaskan, sosok "ketua besar" tidak melibatkan partai politik dan juga tidak berkaitan dengan ketua partai. Namun, kemungkinan "ketua besar" terkait dengan Badan Anggaran DPR.

"Mungkin saja berkaitan dengan Banggar DPR," ungkapnya. Sementara "ketua" disebutnya tidak melibatkan banyak partai.

Lebih jauh, Iskandar enggan menjelaskan. Dia berjanji bahwa sosok "ketua besar" dan "ketua" ini akan diungkap Mindo di persidangan Muhammad Nazaruddin, Senin, pekan depan. Begini masalahnya kalau dalam sidang sudah mengikat keterangannya dalam persidangan. "Kalau sudah menyampaikan dalam persidangan, secara yuridis mengikat," kata dia.

Sebelumnya, kuasa hukum Nazaruddin, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan bahwa "ketua besar" adalah pimpinan Banggar DPR berinisial MA. "Banggar itu, kan, kepemimpinan kolektif, satu ketua, tiga wakil, sepertinya ketua besar itu berinisial MA," katanya.

Adapun empat unsur pimpinan Banggar DPR yang menjabat saat ini adalah Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Tamsil Linrung (Fraksi PKS), dan Olly Dondokambey (Fraksi PDI-Perjuangan).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

    Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com