Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dibuka, Pos Pengumpulan Aspirasi Dialog Papua

Kompas.com - 25/11/2011, 19:10 WIB
Ichwan Susanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — LP3BH Manokwari sebagai institusi hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah yang menaruh perhatian pada upaya dan gerakan promosi perlindungan hak asasi manusia bagi semua rakyat dan penegakan hukum di Tanah Papua mulai Jumat (25/11/2011) ini membuka Pos Pengumpulan Aspirasi dan Konsultasi Persiapan Dialog Papua-Indonesia. Kantor ini bertempat di kantor LP3BH Manokwari di Jalan Gunung Salju Nomor 18 Fanindi Bengkel Tan-Manokwari, 98312 Papua Barat.

Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Jumat, menghubungi dari Manokwari, tujuan pembukaan pos ini adalah untuk turut membantu rakyat Papua dalam mengumpulkan semua pendapat, pandangan, atau usul dan rekomendasi dari semua lapisan masyarakat Papua tentang apa yang menjadi keinginan atau aspirasi mereka dalam menuju penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia tersebut. Menurut dia, upaya penjaringan aspirasi rakyat Papua penting untuk memberikan sumbangan yang berarti dan konkret serta konstruktif dalam membangun dialog damai dengan Pemerintah Indonesia kelak.

"Oleh sebab itu, kami mempersilakan seluruh warga masyarakat Papua yang ada di Manokwari dan Papua Barat untuk dapat datang sendiri dan bisa menyampaikan berbagai kenyataan hidup yang dihadapinya selama hampir 50 tahun menjadi bagian dari warga negara Indonesia di Tanah Papua dan apa yang diharapkan untuk dibawa dan dibicarakan di dalam dialog tersebut?" ucapnya.

Kesempatan ini tidak saja berlaku bagi orang asli Papua, tapi LP3BH juga mempersilakan warga masyarakat Indonesia lainnya yang menjadi penduduk di Manokwari dan Papua Barat untuk juga bisa datang dan ikut menyampaikan pandangan dan keinginan serta harapannya terkait dengan dialog tersebut.

Hal ini, menurut Yan Warinussy, persoalan penentuan nasib sendiri dan posisi politik rakyat Papua tidak saja bisa ditentukan oleh orang-orang asli Papua sendiri, tetapi juga akan sangat dipengaruhi oleh dukungan politik dari warga negara Indonesia non-Papua yang ada di atas Tanah Papua.

Rakyat Papua dan non-Papua yang ada di luar Manokwari bisa menyampaikan pendapat dan keinginan serta harapannya secara langsung ataupun dengan mengirim surat ke alamat LP3BH Manokwari atau melalui e-mail: lp3bh96@yahoo.com setiap saat. LP3BH Manokwari menjamin kerahasiaan identitas dari setiap orang yang karena itu menyatakan keinginannya untuk tidak dipublikasikan asal identitasnya sebagai bagian dari prinsip-prinsi hak asasi manusia dan etika informasi.

Untuk tahap pertama, pos ini akan aktif selama tiga bulan, atau mulai dari 25 November 2011 hingga 25 Februari 2012 dan akan dievaluasi dengan melibatkan wakil-wakil rakyat Papua dan non-Papua yang dipilih. "Penyelenggaraan kegiatan dan aktivitas pos ini akan berada di bawah tanggung jawab saya sebagai Direktur Eksekutif LP3BH," ucapnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com