Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dibuka, Pos Pengumpulan Aspirasi Dialog Papua

Kompas.com - 25/11/2011, 19:10 WIB
Ichwan Susanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — LP3BH Manokwari sebagai institusi hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah yang menaruh perhatian pada upaya dan gerakan promosi perlindungan hak asasi manusia bagi semua rakyat dan penegakan hukum di Tanah Papua mulai Jumat (25/11/2011) ini membuka Pos Pengumpulan Aspirasi dan Konsultasi Persiapan Dialog Papua-Indonesia. Kantor ini bertempat di kantor LP3BH Manokwari di Jalan Gunung Salju Nomor 18 Fanindi Bengkel Tan-Manokwari, 98312 Papua Barat.

Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Jumat, menghubungi dari Manokwari, tujuan pembukaan pos ini adalah untuk turut membantu rakyat Papua dalam mengumpulkan semua pendapat, pandangan, atau usul dan rekomendasi dari semua lapisan masyarakat Papua tentang apa yang menjadi keinginan atau aspirasi mereka dalam menuju penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia tersebut. Menurut dia, upaya penjaringan aspirasi rakyat Papua penting untuk memberikan sumbangan yang berarti dan konkret serta konstruktif dalam membangun dialog damai dengan Pemerintah Indonesia kelak.

"Oleh sebab itu, kami mempersilakan seluruh warga masyarakat Papua yang ada di Manokwari dan Papua Barat untuk dapat datang sendiri dan bisa menyampaikan berbagai kenyataan hidup yang dihadapinya selama hampir 50 tahun menjadi bagian dari warga negara Indonesia di Tanah Papua dan apa yang diharapkan untuk dibawa dan dibicarakan di dalam dialog tersebut?" ucapnya.

Kesempatan ini tidak saja berlaku bagi orang asli Papua, tapi LP3BH juga mempersilakan warga masyarakat Indonesia lainnya yang menjadi penduduk di Manokwari dan Papua Barat untuk juga bisa datang dan ikut menyampaikan pandangan dan keinginan serta harapannya terkait dengan dialog tersebut.

Hal ini, menurut Yan Warinussy, persoalan penentuan nasib sendiri dan posisi politik rakyat Papua tidak saja bisa ditentukan oleh orang-orang asli Papua sendiri, tetapi juga akan sangat dipengaruhi oleh dukungan politik dari warga negara Indonesia non-Papua yang ada di atas Tanah Papua.

Rakyat Papua dan non-Papua yang ada di luar Manokwari bisa menyampaikan pendapat dan keinginan serta harapannya secara langsung ataupun dengan mengirim surat ke alamat LP3BH Manokwari atau melalui e-mail: lp3bh96@yahoo.com setiap saat. LP3BH Manokwari menjamin kerahasiaan identitas dari setiap orang yang karena itu menyatakan keinginannya untuk tidak dipublikasikan asal identitasnya sebagai bagian dari prinsip-prinsi hak asasi manusia dan etika informasi.

Untuk tahap pertama, pos ini akan aktif selama tiga bulan, atau mulai dari 25 November 2011 hingga 25 Februari 2012 dan akan dievaluasi dengan melibatkan wakil-wakil rakyat Papua dan non-Papua yang dipilih. "Penyelenggaraan kegiatan dan aktivitas pos ini akan berada di bawah tanggung jawab saya sebagai Direktur Eksekutif LP3BH," ucapnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com