Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Terjadi Diskriminasi terhadap Perempuan

Kompas.com - 23/11/2011, 22:29 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perempuan di Indonesia yang mengalami masalah hukum masih terdiskriminasi. Namun penanganan terhadap perempuan yang mengalami masalah hukum dari tahun ke tahun membaik.

"Saya merasa dari tahun ke tahun lebih baik, walaupun belum puas karena di sana sini masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan yang mengalami masalah hukum. Apalagi kalau kita lihat di daerah. Ini tentu perlu ada komunikasi yang baik, pemahaman yang baik," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, di Jakarta, Rabu (23/11/2011).

Linda berharap, dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan yang mengalami masalah hukum, penegak hukum harus memiliki perspektif jender.

Linda mengatakan, bila perlu penegak hukum juga menjalani pelatihan dengan materi penegakan hukum yang berperspektif jender.

"Makanya memang perlu ada pelatihan. Pelatihan ini adalah bentuk pemahaman dari kesetaraan jender dan hak asasi manusia manusia yang perlu diberikan kepada setiap warga negara," katanya.

Menruut Linda, Kementerian PPPA tengah mengupayakan sistem peradilan terbaik bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

"Tentu kita mendorong yang terbaik bagi upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah sistem peradilan pidana anak dan sedang kita bicarakan dengan Komisi III DPR, supaya anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum bisa mendapatkan restorative justice. Ini satu langkah, nanti tentu kita lihat lagi perbaikan hukum-hukum yang ada," ujar Linda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com