Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Spekulasi Tidak Waras

Kompas.com - 09/11/2011, 18:06 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (9/11/2011), mengecam keras sejumlah spekulasi di media karena dinilainya sudah keterlaluan. Ia menyebut spekulasi-spekulasi tersebut sebagai sesuatu yang tidak waras.

Ada dua spekulasi yang dikecamnya, yakni spekulasi terkait pertemuannya dengan Direktur Pengelola Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati dan kehadirannya dalam peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar.

"Saya tidak mendengar langsung, tetapi, konon, di sebuah televisi, dikatakan, kalau itu benar, demikian yang dikatakan kepada saya, itu (pertemuan dengan Sri Mulyani) dalam rangka konspirasi Century. Saya pikir ini ada yang tidak waras," kata Presiden saat memberikan pengantar pada sidang kabinet terbatas membahas Papua di Kantor Presiden, sore tadi.

Sri Mulyani menemui Presiden pada Selasa (8/11/2011). Presiden didampingi sejumlah menteri. Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, juga didampingi beberapa pejabat Bank Dunia. "Saya tidak ingin isu ini terus berlanjut sampai di generasi mana pun. Mari kita melihatnya dengan jernih. Ada pejabat lembaga internasional datang kepada saya selaku presiden secara terbuka, didampingi orang lain, agenda yang dibahas jelas, tetapi itu langsung dianggap sebagai konspirasi Century. Sekali lagi, itu tidak waras," tegas Presiden.

Spekulasi tidak waras, menurut Presiden, juga muncul ketika dirinya menghadiri perayaan HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu. "Ketika saya menghadiri HUT Golkar langsung dihantam karena seolah mendukung Lapindo dalam arti dianggap juga sebagai konspirasi Lapindo. Ini juga tidak waras. Saya sebagai Presiden diundang partai politik yang melaksanakan ulang tahun. Partai politik ini adalah partai koalisi dan saya selalu datang," ujarnya.

Kedatangannya di acara HUT Partai Golkar itu, menurut Presiden, juga sangat terbuka. Pidatonya dapat didengar publik. Kebijakan pemerintah tentang penyelesaian lumpur Sidoarjo sudah jelas. Apa tanggung jawab pemerintah dan apa tanggung jawab serta kewajiban Lapindo. "Mari kita dudukkan segala sesuatu dengan benar," kata Presiden lebih lanjut.

Presiden mengungkapkan, politik dan demokrasi di Indonesia akan lebih sehat, matang, serta berkualitas, sepenuhnya tergantung pada semua pihak: apakah ingin membawa Indonesia ke arah keadaan yang lebih bermartabat atau tidak?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com