SOLO, KOMPAS.com — Dua tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dapat dinilai obyektif dengan nalar dan nurani. Selain itu, penilaian juga dengan kacamata kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain.
Demikian dikatakan mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Selasa (18/10/2011). Endriartono mengupas berbagai bidang, di antaranya kasus Lapindo yang berlarut-larut. Dalam hal ini, ia menilai rakyat dibiarkan berhadapan sendiri oleh PT Lapindo Brantas yang memiliki kekuatan luar biasa karena dimiliki orang yang memiliki kekuasaan dan dana sangat besar.
Seharusnya, menurut Endriartono, pemerintah mengambil alih penanganan dan menghadapkannya pada PT Lapindo. "Tidak bijaksana membiarkan rakyat berhadapan langsung dengan kekuatan yang punya power luar biasa. Pemerintah harus ambil alih penanganan. Masalah kemudian di belakang kasus ini ada PT Lapindo, pemerintah yang harus menghadapi dan meminta PT Lapindo bertanggung jawab," kata Endriartono.
Dari sejumlah kasus dan penanganannya, tutur Endriartono, masyarakat bisa menilai bagaimana kinerja pemerintah saat ini, apakah sudah berhasil sesuai amanat rakyat atau belum.
"Untuk menilai keberhasilan SBY-Boediono selama dua tahun ini, pakailah nalar dan nurani serta tempatkan kepentingan bangsa di atas yang lain untuk melihat apakah sudah berhasil atau belum," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.