PKS Ingin Diistimewakan SBY

SURABAYA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung merasa dirinya istimewa, dan ingin diistimewakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PKS selama ini mengambil posisi yang tidak jelas, antara koalisi dan oposisi.

"Sikap PKS yang mengancam-ancam itu mirip perilaku anak kecil yang menangis dan mutung jika jatah permennya kurang," kata Abul Aziz SR, pengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, di Surabaya, hari Minggu (16/10/2011).

Menurut Aziz, PKS mestinya tegas mendefinisikan dirinya secara jelas, posisinya di mana. Kalau bagian dari pemerintahan SBY mestinya bekerja untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan menelanjangi dan menyerimpung pemerintahan SBY.

"Kalau ambil posisi sebagai partai oposisi tetapi kok ngotot bertahan di pemerintahan. Ini kan ganjil. Jika tidak jelas begini, lama-lama PKS akandisebut partai banci," kata Aziz.

Menurut Direktur Centre for Public Policy Studies (CPPS) Surabaya ini, penyerahan masalah reshuffle kepada Majelis Syuro, itu menunjukkan di internal PKS ada benturan antarfaksi. Mereka sulit bersepakat, ada tarik menarik yang kuat. Jika diteruskan bisa merembet pada perpecahan partai. Untuk itu, jalan paling aman adalah diserahkan kepada Majelis Syuro.

"Sekarang ini PKS sedang sangat bingung. Ancaman tiji tibeh (mati siji mati kabeh) menarik seluruh menterinya jika ada salah satu menteri yang dicopot, ketahuan kalau hanya gertak sambal," katanya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Aribowo, mengatakan, hasil rapat pimpinan PKS di Jakarta menunjukkan bahwa partai itu sejak awal adalah partai yang sadar akan kekuasaan.

Dihubungi di Surabaya, Minggu, Aribowo, mengatakan, boleh saja PKS mengklaim dirinya sebagai partai dakwah. Akan tetapi dalam sikap dan perilakunya, PKS menunjukkan sebagai partai yang sadar bahwa kekuasaan adalah jalan untuk mencapai tujuan. " Artinya PKS itu tidak berbeda dengan partai politik yang lain," katanya.

Menurut Aribowo, PKS sejak dulu dalam berkoalisasi cenderung main dua kaki. Satu kaki bergabung dengan koalisi di kekuasaan, kaki lainnya beroposisi terhadap kekuasaan.

Ia mencontohkan, dalam kasus Bank Century terlihat sekali PKS di DPR begitu deras menyerang pemerintah, atau berada pada posisi oposisi. Tetapi pada sisi lain, PKS tetap masuk dalam koalisi yang berarti juga harus berpihak kepada pemerintah.

Sebenarnya, menurut Aribowo, PKS itu tidak sungguh-sungguh akan keluar dari koalisasi, karena beranggapan bahwa pegang kekuasaan birokrasi itu efektif untuk menghadapi Pemilu 2014.

"Saya kira SBY tidak akan mengingkari code of conduct atau kontrak kerja sama dengan PKS. Tetapi bisa jatah menterinya, sedikit dikurangi atau personilnya, diganti agar pemerintahannya lebih efektif dan terakselerasi," ucap Aribowo.