Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Pelajari Putusan Kasasi Prita

Kompas.com - 09/07/2011, 15:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman mengatakan, Komisi Yudisial akan memeriksa putusan Mahkamah Agung yang menerima kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dan menolak kontra memori kasasi yang diajukan Prita Mulyasari. Prita, seorangg ibu tiga anak yang dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Serpong, divonis hukuman enam bulan penjara karena dinilai terbukti melakukan pencemaran nama baik.

"Kita akan pelajari petikan putusannya," ujar Eman ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (9/7/2011). Komisi Yudisial (KY) akan mempelajari apakah ada unsur pelanggaran kode etik terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya lebih jauh, Eman enggan berkomentar. Alasannya, KY hingga saat ini belum menerima salinan putusan MA. "Namun, kita concern apakah pemidanaan tersebut didasarkan fair trial," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh menyatakan prihatin atas nasib Prita Mulyasari pascaputusan kasasi Mahkamah Agung. "Kami prihatin, tapi prinsipnya, KY menghormati putusan kasasi Mahkamah Agung," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, selama KY tidak menerima laporan atau menemukan indikasi penyimpangan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, pihaknya tak akan mempersoalkan putusan kasasi tersebut. "Putusan itu sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Tapi Prita masih punya hak untuk ajukan PK jika ada novum atau bukti baru," ujarnya. Imam Anshori Saleh mengatakan, KY tak akan berburuk sangka terhadap Majelis Kasasi yang memutuskan untuk menghukum Prita (enam bulan).

"Kemungkinan MA melihat ada kesalahan penerapan hukum yang dilakukan majelis hakim pengadilan negeri yang membebaskan Prita," katanya. Tetapi yang mengherankan, menurutnya, bagaimana bisa putusan pidana bertentangan dengan putusan perdata (yang memenangkan Prita)?

"KY mengimbau masyarakat untuk tidak emosional menanggapi putusan kasasi tersebut. Sebaiknya dukung saja upaya Prita mengajukan PK. Itu lebih elegan," ujar Imam Anshori Saleh. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

    Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

    Nasional
    PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

    PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

    Nasional
    Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

    Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

    Nasional
    PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

    PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

    Nasional
    Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

    Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

    Nasional
    Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

    Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

    Nasional
    Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

    Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

    Nasional
    Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

    Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

    Nasional
    KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

    KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

    Nasional
    Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

    Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

    Nasional
    Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

    Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

    Nasional
    Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

    Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

    Nasional
    Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

    Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

    Nasional
    POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

    POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

    Nasional
    Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

    Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com