Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny Jelaskan soal TKI di Twitter

Kompas.com - 23/06/2011, 11:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN, Denny Indrayana, memaparkan berbagi informasi tentang persoalan hukum TKI di luar negeri.

Melalui akun twitter @dennyindrayana, ia memberikan "kultwit" dalam 36 butir. Ia menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah terhadap sejumlah TKI yang menghadapi persoalan hukum di Arab Saudi.

Berikut kutipan kultwit Denny Indrayana yang dibuat mulai pukul 19.01 - 19.17 WIB, hari Rabu 22 Juni 2011:

1. Tweeps, saya akan berbagi informasi terkait persoalan hukum TKI di luar negeri. Mohon perkenannya menyimak.

2. Pertama & utama hukuman mati Alm. Ibu Ruyati binti Satubi adalah duka kita semua. Smoga keluarga almarhumah diberi ketabahan.

3. Satu nyawa yg hilang terlalu berharga. Nyawa tak tergantikan dg apapun. Mari berdoa arwah almarhumah diterima dg baik di sisi Allah SWT.

4. Dalam kasus Alm. Ibu Ruyati, pemerintah telah berupaya untuk membantu kebebasan ybs, melalui proses hukum di Arab Saudi.

5. RI tlh mlayangkn nota protes kpd Kemlu Arab Sauydi yg mengecam plaksanaan hukuman tnp perhatikn praktek internasional yg blaku.

6. Dlm hal bantuan hkm, Pwakilan RI di Arab mngirim 2 Nota Diplomatik ke KemLu Arab, No. 1948 tgl 19 Mei 2010 & No. 2986 tgl 14 Agust 2010.

7. Kedua nota tsb intinya minta Perwakilan RI diberi akses kekonsuleran seluas-luasnya, tmsk info ttg jadwal sidang.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com