Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diharapkan Lebih Semangat Berantas Korupsi

Kompas.com - 20/06/2011, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch, Danang Widyoko berharap, putusan MK yang menetapkan masa jabatan Ketua KPK Busyro Muqodas menjadi empat tahun, mampu membuat KPK bekerja lebih efektif dan lebih bersemangat memberantas korupsi. Apalagi, menurutnya, saat Busyro menjadi Ketua, beberapa kasus yang sempat terbengkalai saat ditinggal Antasari Azhar, berhasil diusut kembali.

 

"Ada percepatan (di bawah kepimpinan Busyro Musqqodas), ada beberapa kasus lama yang prosesnya dipercepat. Dari diskusi yang baru-baru ini memang KPK menyatakan akan menyelesaikan kasus-kasus lama, sebab dengan kasus 'cicak dan buaya' itu banyak kasus yang terbengkalai. Yang jelas saya berharap itu bisa lebih banyak dan bisa cepat terselesaikan," ujar Danang usai mengikuti sidang putusan pengujian Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (20/06/2011).

Menurutnya, dengan putusan ini Busyro bisa lebih percaya diri."Kita harapkan begitu (Busyro Muqqodas lebih percaya diri), tapi intinya tidak perlu lagi melatih anggota-anggota baru karena bisa langsung berjalan karena kesinambungan itu. Dengan adanya pimpinan lama di situ peralihannya bisa lebih dipercepat," tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum para pemohon pengujian ini, Alfon Kurnia Palma mengatakan penetapan Busyro sebagai Pimpinan kembali membawa pengaruh positif bagi KPK. "Saya pikir akan berpengaruh secara positif. Harapannya ke depan sesuai dengan yang kita mohonkan pemberantasan korupsi akan kencang dan kemudian efektivitas dalam pemberantasan korupsi dalam kasus-kasus lain seperti penanganan kasus Century, kasus Nunun, kasus Nazaruddin, itu bisa lebih efektif nantinya, karena di sini sudah ada kepastian orang yang menjalankan ini," tukas Alfon.

Seperti diberitakan, MK mengabulkan permohonan mengenai jabatan Busyro yang dimohon para penggiat anti korupsi. Para pemohon adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), Ardisal (LBH Padang), Zaenal Arifin Mochtar (Dosen FH UGM)Feri Amsari (Dosen FH Universitas Andalas), dan Teten Masduki (Sekjen TII).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com