KSAD, Ujian bagi Keseriusan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat dapat menjadi ajang pembuktian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa dirinya tak berniat melanggengkan politik dinasti.

Saat ini, Presiden SBY dikatakan telah mengantongi nama-nama calon pengganti KSAD George Toisutta yang pensiun pada 1 Juli mendatang. Salah satu calon KSAD terkuat adalah Pangkostrad Letjen Pramono Edhie Wibowo yang tak lain adalah adik ipar Presiden.

"Jika adik iparnya yang menjadi KSAD, ini membuktikan bahwa apa yang keluar dari mulutnya tak bisa dipegang," ujar Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi di Jakarta, Senin (13/6/2011).

Sebelumnya, Presiden, ketika memberikan kuliah kepresidenan dalam Indonesia Young Leaders Forum 2011, mengatakan bahwa dirinya, istrinya, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Adhie Baskoro Yudhoyono, tak akan mencalonkan diri pada Pemilu 2014.

Sementara itu, aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardhi mendorong Presiden menghidupkan kembali mekanisme Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) di TNI. Wanjakti adalah lembaga yang berwenang memilih KSAD.

"KSAD adalah kandidat panglima TNI. Pemilihannya harus lewat proses struktur yang benar sehingga ketika menjadi panglima TNI tak dilecehkan," katanya.

Sementara itu, the Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial mendesak Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono tidak hanya memberikan calon tunggal terkait pergantian Kepala Staf Angkatan Darat.

"Kami akui sesuai dengan Undang-Undang TNI Pasal 14 di mana Presiden punya hak prerogatif dalam memilih KSAD. Bukan berarti kami tidak menghormati Pramono Edhi Wibowo sebagai calon yang juga berpotensi. Namun, kami tetap mencegah agar pemilihan ini jangan sampai calon tunggal dan terjadinya nuansa nepotisme karena ada hubungan kekerabatan," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/6/2011).

Poengky bertutur sebaiknya dalam pengangkatan KSAD sudah sepantasnya juga dipertimbangkan beberapa syarat, seperti komitmen bebas dari pelanggaran HAM, bebas dari korupsi, dan terlepas dalam kasus hukum lainnya.

Selain itu, KSAD diharapkan juga berkomitmen pada demokrasi dan good governance, berprestasi, dan komitmen reformasi TNI. Oleh karena itu, perlu melihat apakah nama yang diberikan kepada Presiden nantinya benar-benar sesuai dengan kriteria tersebut.