Ketua Fraksi Minta Nazar Segera Pulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Jafar Hafsah melayangkan imbauan keras kepada Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat M Nazaruddin untuk segera pulang ke tanah air.

Pasalnya, Nazaruddin sudah dua kali alpa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007 (Kementerian Pendidikan Nasional).

"Ini sudah panggilan kedua. Sekarang kami sampaikan kepada Nazaruddin supaya dia datang untuk memenuhi panggilan itu. Karena tidak ada satupun dari kita yang tidak menjalankan proses hukum apabila itu yang diminta sehingga proses hukum berjalan. Sebagai warga negara dia tentunya sebaiknya menghadiri. Kita harapkan Nazaruddin tetap akan hadir untuk memenuhi panggilan aparat hukum," katanya di ruang kerjanya di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (13/6/2011).

Jafar mengatakan pada saat KPK melayangkan surat panggilan untuk Nazaruddin, Jumat lalu, fraksi memperoleh surat tembusannya. Surat itu, lanjutnya, sudah disampaikan kepada Nazaruddin, baik melalui pesan singkat dan juga sekretarisnya.

Dalam kunjungan tim khusus ke Singapura sebelumnya pun, Jafar mengatakan fraksi sudah menekankan kepada Nazaruddin untuk pulang jika aparat penegak hukum memanggil. Menurutnya, mantan Bendahara Umum Demokrat itu pun sudah berjanji akan pulang.

"Dia berjanji pada saatnya kalau hukum yang memprosesnya memanggil dan kesehatannya memungkinkan, saya akan datang. Itu yang kami pegang," tambahnya.

Jafar menegaskan bahwa fraksi dan partai sudah melakukan tindakan yang optimal untuk mengimbau Nazaruddin pulang ke tanah air. Tak ada niat dari Demokrat untuk melindungi Nazaruddin.

Demokrat, lanjutnya, tak memiliki kewenangan untuk menjemput Nazaruddin pulang seperti kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum. Oleh karena itu, jika tak bisa hadir memenuhi panggilan KPK, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini mengatakan Nazaruddin sebaiknya mengirimkan pernyataan resmi.

"Kalau dia tidak bisa datang, harusnya dijawab ke KPK. Dia harusnya kirim surat keterangan ke KPK. Itu sudah diatur oleh aspek-aspek hukum," tandasnya.