Jauhkan dari Kepentingan Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum akan memakan waktu yang lama karena lebih berdasarkan kepentingan partai politik. Padahal, menurut dia, pembahasan tersebut merupakan hal yang penting mengingat UU tersebut akan sangat berimplikasi pada pelaksanaan Pemilu 2014 yang akan datang.

"Perhatian partai politik banyak tersita pada soal ketentuan batas ambang parlemen. Hampir seluruh parpol memiliki tawaran-tawaran angka sendiri. Jangankan untuk menyatu, bahkan untuk mendekati kumpulan sedikit angka pun hingga sekarang terlihat masih sulit. Padahal, sudah sangat jelas molornya pembahasan UU ini mempunyai implikasi besar untuk pelaksanaan pemilu 2014 nanti," ujar Ray kepada Kompas.com, Senin (13/6/2011).

Melihat lambannya pembahasan UU tersebut, ia meminta agar seluruh fraksi mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan partai politik. Cara membahas UU dengan menyandera pasal sebaiknya dihentikan. Menurutnya, dari berbagai pengalaman yang sudah terjadi, pembahasan UU dengan perspektif sempit dapat mengakibatkan UU yang saling tumbang tindih antar satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.

Selain itu, tambah Ray, penetapan ambang batas parlemen lebih baik dicukupkan pada angka tiga persen. Sebelumnya, beberapa partai politik besar berkeinginan untuk menaikan angka tersebut menjadi lima persen dengan alasan pemerintahan yang menganut sistem presidensial. Namun hal tersebut, menurut Ray, terlihat tidak arif, karena seolah-olah persoalan presidensialisme hanya soal bagaimana efektifitas pemerintahan bekerja, dan hubungannya dengan penyempitan keberadaan parpol di parlemen tanpa memandang persoalan sosial politik lainnya.

"Oleh karena itu, kami menghimbau agar penetapan ambang batas parlemen dicukupkan diangka 3% dan karena itu Badan Legislasi dapat segera melanjutkan pembahasan pasal-pasal lain yang sejatinya juga prinsip dan penting," tambahnya.

Pembahasan UU tersebut juga, lanjut Ray, harus tetap diberi ruang bagi partai-partai politik kecil yang ingin maju dalam pemilu 2014. "Kepada mereka harus tetap diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang, sebagaimana pada Pemilu 1999 yang memberi ruang yang sama kepada partai politik eks orde baru. Tak ada diskriminasi, tak ada keinginan untuk menghambat. Dan tentu kita semua paham bahwa waktu untuk tumbuh dan berkembang itu tak cukup hanya selintas generasi," tukasnya.