Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akankah Nazaruddin Datang ke KPK?

Kompas.com - 10/06/2011, 08:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan untuk memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin pagi ini, Jumat (10/6/2011). Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya memanggil Nazar sebagai terperiksa terkait penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007 (Kementerian Pendidikan Nasional). Nazaruddin bukan terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, yang dikait-kaitkan dengan namanya.

Menurut Johan, KPK telah melayangkan surat pemanggilan Nazar terkait dengan pengadaan di Depdiknas itu pada Selasa (7/6/2011). Penyidik KPK, menurut Johan, membawa sendiri surat untuk Nazar ke kediamannya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, dan ke kantornya di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Namun, Johan mengatakan, surat yang diantarkan ke rumah Nazar ditolak penghuni rumah.

"Kami kirim surat panggilan ke rumahnya, di rumahnya ada satpam, mungkin ada orang juga di dalam, dia enggak mau terima, kami bawa balik (suratnya)," kata Johan, kemarin (9/6/2011).

Sementara itu, pada Senin (13/6/2011), KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan Nazar. Kali ini politikus Partai Demokrat itu akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet. KPK juga sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap Nazar terkait wisma atlet, kemarin. Namun, lagi-lagi surat yang diantar penyidik KPK ke rumahnya tersebut ditolak.

"Saya dapat info dari penyidik, katanya ditolak juga," kata Johan.

Nazaruddin saat ini tengah berada di Singapura untuk berobat. Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, Nazar berada di Singapura ditemani istrinya, Neneng Sri Wahyuni. Istri Nazar juga dijadwalkan untuk diperiksa KPK hari ini. KPK akan memeriksa Neneng sebagai saksi dalam kasus pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengungkapkan, pihaknya tidak menjamin apakah Nazar akan memenuhi panggilan KPK. Menurut dia, Nazaruddin menyampaikan bahwa ia akan memenuhi panggilan KPK jika dokter yang menanganinya di Singapura menyatakannya sembuh.

Hingga kemarin, menurut Johan, pihaknya belum mendapat kabar mengenai kemungkinan kehadiran Nazaruddin. "KPK berusaha kirim surat panggilan ke rumah dan ke kantor di DPR, berbagai macam mediator, pintu untuk menyampaikan surat pemanggilan itu, tapi sampai hari ini (9/6/2011), kami belum dapat konfirmasi apakah akan hadir atau tidak," ujarnya.

Akankah ia memenuhi dua panggilan KPK, hari ini dan pekan depan?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com