Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Pulanglah supaya Jernih Semua

Kompas.com - 07/06/2011, 13:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR  Pramono Anung mengimbau anggota Komisi VII DPR, M Nazaruddin, untuk segera pulang dari Singapura ke Tanah Air. Kepulangan Nazaruddin tentu dapat meluruskan berbagai macam spekulasi dan pertanyaan publik belakangan ini,  dari dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Sesmenpora hingga kasus internal Partai Demokrat.

"Persoalan terkait Nazaruddin, kan, berlarut-larut dan terlalu lama. Dalam rapat Badan Kehormatan juga jadi bahasan. Nazaruddin sebaiknya segera ke Jakarta. Masalah jadi lebih jernih jika dia di Jakarta. Kalau di luar negeri semakin luar biasa, fantasi publik akan ke mana-mana. Jangan-jangan yang dipersepsikan publik (kalau dia kabur) benar," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta,
Selasa (7/6/2011).

Imbauan ini disampaikan Pramono setelah DPP Demokrat merilis hasil pertemuan tim khusus yang diutus ke Singapura untuk bertemu dengan Nazaruddin. Anggota tim, Sutan Bhatoegana, Jafar Hafsah, dan Johnny Allen, pulang tanpa Nazaruddin dan mereka mengaku memang tidak bertugas menjemput mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut.

Menurut Pramono, siaran pers yang disampaikan Partai Demokrat pun hanya normatif dan tidak detail seperti yang dijanjikan Sutan sebelumnya. Menurut dia, keberadaan Nazaruddin di Tanah Air tentu akan mempermudah kerja aparat hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus dugaan suap Sesmenpora. Seharusnya, lanjut Pramono, kasus-kasus hukum harus dihadapi secara terbuka.

Sementara itu, terkait tugas Nazaruddin sebagai anggota Dewan, politikus PDI-P ini mengatakan, Nazaruddin masih belum bisa disebut "bermasalah". "Kalau berdasarkan tata acara Badan Kehormatan yang baru, dia baru melanggar aturan jika selama tiga bulan berturut-turut tak hadir dalam sidang atau tidak datang enam kali paripurna secara berturut-turut," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com