Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lily-Effendi Akan Laporkan Syarifuddin ke KY

Kompas.com - 06/06/2011, 13:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditarik dari parlemen, Lily Wahid dan Effendi Choiri, berniat melaporkan perilaku hakim Syarifuddin ke Komisi Yudisial. Syarifuddin adalah hakim anggota yang menangani gugatan Lily dan Effendi terhadap Partai Kebangkitan Bangsa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hakim pengawas pada pengadilan niaga PN Jakpus itu juga merupakan tersangka dugaan suap terkait penanganan perkara PT SCI. "Terkait perilaku hakim, besok kita akan ke KY," kata Lily saat meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (6/6/2011).

Lily dan Effendi juga melaporkan dugaan suap yang mungkin diterima hakim Syarifuddin kepada KPK dalam menangani perkara gugatan mereka. Laporan mereka tersebut menyusul putusan majelis hakim PN Pusat minggu lalu yang menyatakan gugatan Lily dan Effendi terhadap PKB prematur.

Menurut Lily, perilaku hakim Syarifuddin dalam memproses perkarannya berat sebelah. Lily dan Effendi merasa disudutkan oleh Syarifuddin. "Berulang kali di dalam persidangan, dia minta saya cabut gugatan," ujarnya.

Perilaku hakim Syarifuddin yang dinilai tidak adil itu, menurut dia, terekam dalam video persidangan yang akan mereka sertakan sebagai bukti ke KY. "Kami ingin kepada KY untuk memeriksa. Kami tidak ingin hakim Syarifuddin mencederai proses persidangan kami," ungkap Lily.

Mengenai hakim lainnya yang juga menangani perkara gugatan Lily dan Effendi, adik Abdurrahman Wahid itu menjawab bahwa ia dan Effendi belum berencana melaporkan hakim lain selain Syarifuddin. "Hanya Pak Syarifuddin," tandasnya.

Effendi menambahkan, dalam mengawasi para hakim, KY dan Mahkamah Agung selaku institusi pengawas hakim sebaiknya bekerja sama dengan KPK. "Ini (hakim nakal) jumlahnya tidak sedikit. Karena banyak, maka KPK harus kerja sama dengan Komisi Yudisial dan MA untuk menilai, melihat, mengawasi perilaku, bahkan sampai putusannya agar hakim bisa memutuskan dengan landasan yang benar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com