Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Kami Bukan Robocop

Kompas.com - 30/05/2011, 19:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna mengatakan, pihaknya telah membuat program untuk menghilangkan korupsi di tubuh institusinya terutama di bagian reserse. Program itu, kata Nanan, telah berjalan.

"Kita ingin semua anggota termasuk reserse agar tidak korup," kata Nanan seusai menemui Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Matius Salempang di Gedung Bareskrim Polri, Senin (30/5/2011).

Jenderal bintang tiga itu mendatangi jenderal bintang dua untuk membicarakan pemberantasan korupsi di reserse. Nanan mengatakan, program yang dibangun mulai dari bentuk pelatihan, penyadaran, hingga penindakan ke internal. Nanan tak menjelaskan contoh langkah yang telah dilakukan dalam program tersebut.

"Jadi ini program kerjasama dengan KPK. Kepolisian menyatakan siap untuk ikut program PIAK atau program penilaian inisiatif anti korupsi," kata dia.

Ketika ditanya kapan target Polri bebas korupsi, Nanan menjawab, "Kita (polisi) bukan Robocop. Kita manusia biasa. Targetnya lebih cepat lebih baik".

Menurut Nanan, tidak ada kendala selama ini dalam pelaksanaan pembenahan di internal. Menurut dia, pihaknya telah memecat antara 140 sampai 400 anggota setiap tahun lantaran terbukti terlibat berbagai kasus.

Nanan membantah penilaian berbagai pihak bahwa Polri hanya tegas kepada prajurit bawahan. Nanan mengklaim, jika ada pejabat Polri yang tidak ditindak, hal itu lantaran penyidik tidak memiliki bukti yang cukup.

"Jadi bukan melihat pangkat tapi unsur pidananya cukup," ucap dia.

Ketika ditanya mengapa beberapa perwira Polri belum dipecat meskipun telah divonis bersalah di pengadilan serta direkomendasikan dipecat tidak dengan hormat berdasarkan hasil sidang kode etik dan profesi, menurut Nanan, pihaknya masih memproses.

Contoh anggota yang belum dipecat yakni Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini (terkait rekayasa kasus Gayus HP Tambunan), serta Kombes Williardi Wizar (terkait pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen). Hingga saat ini, mereka masih berstatus sebagai anggota Polri.

Seperti diberitakan, Polri terus disorot terkait keterlibatan anggotanya dalam kasus korupsi. Selain dalam perkara Gayus, keterlibatan anggota dalam kasus korupsi terlihat dalam kasus pemotongan dana Pemilukada Jawa Barat tahun 2008 .

Komjen Susno Duadji selaku Kepala Polda Jabar terbukti memotong dana sebesar Rp 8,5 miliar. Sebagian dana itu dibagi-bagikan ke para pejabat di Polda Jabar. Meski demikian, hingga saat ini hanya Susno yang dijerat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com