Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Miranda Tak Lakukan Upaya Hukum?

Kompas.com - 30/05/2011, 18:29 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Paskah Suzetta, mempertanyakan mengapa mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom tidak melakukan upaya hukum atas pencemaran nama baiknya yang disangkutpautkan dengan kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan DGS BI 2004. Paskah menjadi salah satu terdakwa dalam kasus tersebut.

Paskah mempertanyakan hal itu kepada Miranda yang menjadi saksi dalam persidangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/5/2011).

Miranda juga menjadi saksi untuk empat politisi Golkar lainnya, yakni Ahmad Hafiz Zawawi, Marthin Briaseran, Bobby Suhardiman, dan Anthony Zeidra Abidin. "Yang saya harapkan dari Ibu Miranda, apakah kalau betul Ibu tidak ada kaitannya dengan TC, apa Ibu tidak melakukan upaya hukum? Paling tidak, nama ibu tercemar sebaga orang yang membeli jabatan," katanya.

Paskah juga mengharapkan ketegasan Miranda dalam kasus ini. Menurut Paskah, selain kehilangan nama baik, kebebasan Miranda sebagai warga negara juga berkurang pascacekal terkait kasus dugaan suap cek perjalanan. "Kebebasan Ibu juga yang biasa mengajar tidak bisa ke luar negeri karena dicekal. Ibu ada upaya apa? Percuma kalau Ibu tidak tegas sekarang," ucap Paskah.

Ketika dikonfirmasi seusai persidangan, Paskah menerangkan bahwa dia mempertanyakan upaya tegas yang ditempuh Miranda terkait nama baiknya untuk menjawab rasa penasaran. Paskah merasa heran dengan sikap Miranda yang seolah diam saja, padahal selama ini dia dituduh secara tidak langsung terlibat dalam dugaan suap yang menjerat 26 politisi DPR 1999-2004 sebagai tersangka itu.

"Selama ini kan dia didesak, dituduh, apalagi dicekal, tetapi tidak ada reaksi. Saya juga bertanya-tanya, apa memang betul Bu Miranda yang suruh bagi-bagi (cek perjalanan)?" tukasnya.

Menjawab pertanyaan Paskah, Miranda tampak tenang. Ia mengaku memercayai proses hukum kasus cek perjalanan yang tengah berjalan. Miranda juga mengungkapkan bahwa ia tidak pernah memberi sejumlah cek perjalanan kepada anggota Dewan ataupun menyuruh orang lain memberikan.

Hanya saja, lanjut Miranda, media mengait-ngaitkan namanya dengan kasus tersebut. "Saya diundang sebagai satu-satunya orang Indonesia untuk bicara di Nobel, tetapi saya tidak bisa pergi," ujarnya.

Profesor di bidang ilmu moneter itu juga mengaku tidak nyaman dengan status cekal yang diterbitkan atas dirinya. Karena dicekal, Miranda tidak dapat menghadiri pertemuan-pertemuan internasional. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Nasional
    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Nasional
    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    Nasional
    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Nasional
    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

    Nasional
    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Nasional
    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Nasional
    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Nasional
    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Nasional
    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Nasional
    'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

    "Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

    Nasional
    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com