KPK Sesalkan Demokrat "Lepas" Nazaruddin

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyayangkan sikap Partai Demokrat yang membiarkan mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin, bepergian ke Singapura.

Busyro mengatakan, sebelum kepergian Nazaruddin pada Senin (23/5/2011), pihaknya telah beberapa kali mengabarkan bahwa Nazaruddin akan dipanggil ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Sesmenpora.

"Kami sudah umumkan di berbagai media bahwa dia (Nazaruddin) akan diperiksa. Artinya, pasti teman-teman di partainya mendengar semua. Nah, kalau teman-teman di partainya mendengar bahwa KPK akan memanggilnya minggu depan, kan, semestinya melakukan pencegahan jangan sampai pergi dulu," ujar Busyro kepada wartawan, Jumat (25/5/2011) di Gedung KPK, Jakarta.

Busyro menambahkan, Nazaruddin mempunyai peran penting dalam kasus yang menjerat beberapa pejabat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga tersebut. Untuk itulah, beberapa waktu lalu ia meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan surat pencegahan agar anggota Komisi VII DPR tersebut tidak bepergian ke luar negeri.

"Jadi, tentu saja kami berharap Pak Nazaruddin lebih elegan jika dia segera kembali dan menjalani pemeriksaan di sini. Pemeriksaan yang steril dari kepentingan politik maupun dari perspektif politik. Itu garansi kami," katanya.

Pada Kamis (26/5/2011) Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, Nazaruddin berangkat ke Singapura pada 23 Mei 2011 dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia pukul 19.30 WIB. Kepergiannya telah memperoleh izin dari Fraksi Demokrat dengan surat izin pada hari yang sama. KPK baru menetapkan surat pencekalan bepergian ke luar negeri kepada Nazaruddin pada 24 Mei 2011.

Nama Nazaruddin saat ini tengah menjadi sorotan setelah diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games. Akan tetapi, Nazaruddin membantah terlibat dalam kasus yang menjerat Sekretaris Menpora Wafid Muharram tersebut.