Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max Sopacua Imbau Nazaruddin Pulang

Kompas.com - 26/05/2011, 21:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengimbau M Nazaruddin untuk segera kembali ke Tanah Air. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu diketahui pergi ke Singapura pada 23 Mei 2011, atau sehari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan surat cegah ke luar negeri dan disetujui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Kalau hal ini, saya kira, kalau sesudah prosedur, dia akan kooperatif. Beliau, kan, berangkat tanggal 23 (Mei) sebelum surat cekal. Wajar kalau kami mengimbau dia kembali," katanya kepada wartawan, Kamis (26/5/2011).

Max mengatakan, jika Nazaruddin bersikap kooperatif, tentu hal itu bisa mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Ia mengimbau agar Nazaruddin sadar dan mau mengikuti keputusan yang sudah ada. Nazaruddin diduga terlibat dalam kasus suap wisma atlet SEA Games. Ia kemudian dicopot dari jabatan Bendahara Umum Partai Demokrat terkait hal itu.

Sore ini di Kantor Presiden, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, Nazaruddin telah terbang ke Singapura tanggal 23 Mei lalu. Nazaruddin disebut terbang dengan Garuda Indonesia. Pada tanggal 23 Mei sore, Nazaruddin sempat bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie di ruang kerja Marzuki sebagai Ketua DPR dengan didampingi Max dan Ketua DPP Demokrat Sutan Bathoegana. Sementara tanggal 23 malam, Dewan Kehormatan Demokrat mengumumkan pemberhentian Nazaruddin sebagai bendahara umum.

Max sendiri membantah telah mengetahui rencana kepergian Nazaruddin ke Singapura ketika mendampingi Nazaruddin bertemu dengan Marzuki. Menurut dia, pertemuan waktu itu hanya berisi nasihat Marzuki terhadap Nazaruddin.

"Oh enggak, waktu itu ketemu di ruangan Pak Marzuki. Enggak ada permbicaraan tentang itu. Seperti disampaikan Pak Marzuki, sebagai kakak memberi nasihat. Tak ada pembicaraan yang lain," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com