Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Pantau Macet dari Twitter dan Facebook

Kompas.com - 26/05/2011, 17:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ramainya keluhan pengguna jejaring sosial Twitter dan Facebook terkait kemacetan lalu lintas di Jakarta, dan juga kota-kota besar lainnya di Indonesia, menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak pelak, Presiden membahas soal kemacetan lalu lintas dalam sidang kabinet paripurna, yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

"Kita mendengarkan radio, Twitter, Facebook, SMS, talk show, percakapan di warung kopi, di kota-kota besar, termasuk di Jakarta, hampir selalu mereka membicarakan kemacetan di Jakarta. Saya yakin juga di kota-kota yang lain," kata Presiden ketika membuka sidang kabinet paripurna, hari ini.

Tak tanggung-tanggung, Presiden mengundang Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatera Utara, dan Gubernur Sulawesi Selatan. Presiden meminta para gubernur untuk memberikan presentasi mengenai sistem transportasi di enam provinsi tersebut. Kepala Negara memandang, kemacetan lalu lintas adalah hal yang perlu segera diatasi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden sempat merinci dampak yang ditimbulkan akibat kemacetan lalu lintas. "Ini akan menambah ongkos jasa angkutan karena harus menghabiskan bahan bakar. Hal ini juga menambah polusi udara," kata Presiden.

Selain itu, kemacetan lalu lintas membuat daya saing Indonesia menjadi rendah. "Saya tahu ini masalah yang pelik dan tidak mudah diatasi. Jadi, jangan terlalu cepat menyalahkan, ini tidak mampu, ini tidak becus. Memang ini pelik. Kota-kota di negeri kita ini memang umumnya tidak dirancang untuk menerima beban seperti sekarang ini," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com