Pencopotan Nazaruddin Dilematis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan, penonaktifan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat sebenarnya menunjukkan sikap dilema partai tersebut. Menurut dia, posisi Nazaruddin ini membawa pengaruh buruk untuk partai tersebut karena itu ia dinonaktifkan.

Namun, tidak cukup sampai di situ dilemanya. Demokrat juga dinilainya takut kalau Nazaruddin berbicara lebih banyak lagi tentang kemungkinan kader Demokrat yang terlibat. Karena itu, banyak hal yang terlihat tengah dipertimbangkan partai ini untuk bisa mencapai posisi aman.

"Ini sebenarnya kompromi politik antara Demokrat dan Nazaruddin. Kalau terus dibiarkan sebagai bendum, Demokrat akan semakin 'diobok-obok' oleh orang-orang. Makanya, mereka saling tawar-menawar sehingga ia cukup diberhentikan saja sebagai bendum," ujar Ray Rangkuti di Omah Sendok, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2011).

Ray menduga Demokrat tidak akan berani untuk memutuskan melakukan penghentian antarwaktu (PAW) Nazaruddin sebagai anggota DPR karena ditakutkan Nazaruddin akan menjalankan ancamannya untuk membuka kedok semua orang yang tersangkut dalam kasus yang melibatkan namanya. Apalagi, jika sampai kader Demokrat ataupun pihak lain dalam DPR membawa nama Nazaruddin ke proses hukum.

Ray meyakini, Nazaruddin tak segan-segan membeberkan semua nama yang terlibat. "Kalau sampai masuk ke proses hukum, enggak ada jaminan orang lain di dalam Demokrat yang enggak terseret. Jadi dinonaktifkan sebagai bendum, tapi hal ihwal yang lain tidak boleh diganggu. Setelah ini, maka enggak ada lagi kasus ini. Maka, enggak ada kemungkinan ini menyeret ini atau menyeret itu lagi karena Nazaruddin sudah memberikan semacam sinyal, cukup sampai penonaktifan saja. Jika lebih, ia akan bicara," ujar Ray.

Ia mengatakan, dengan Demokrat melepas tanggung jawab, yakni menonaktifkan Nazaruddin, itu sama saja dengan menunjukkan bahwa Demokrat, terutama SBY sebagai ketua dewan pembinanya, melanggar janji untuk memberantas korupsi. "Kita mendorong kalau ada proses hukum, harusnya Demokrat dorong. Proaktif, bukan membiarkan dan melepaskan tanggung jawab. Apa dong upaya Demokrat dan ketua dewan pembinanya untuk upaya berantas korupsi. Berantas dari dalam partai dulu dong," paparnya.

Sementara itu, menurut Jeffrey Sumampow dari Formappi, kasus ini sebenarnya merupakan konflik antarkader Demokrat sendiri. Karena itu, kasak-kusuk hanya terdengar dari partai itu saja. Jadi, biarkan saja partai ini membuat kebijakannya.

"Kasus Nazaruddin ini konflik di Demokrat sendiri. Enggak ada yang di luar ini kan yang terlibat kasak-kasuk, hanya mereka saja. Biarkan saja. Mereka saling membuka proyek ini sendiri, nanti juga akan terbuka dengan sendirinya," tukas Jefrrey.