Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Sangat Mungkin Nunun Dapat Ancaman

Kompas.com - 25/05/2011, 18:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai sangat mungkin Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, mendapat ancaman. Sebab, Nunun adalah saksi kunci untuk mengungkap otak di balik kasus dugaan suap yang mengalir ke politisi DPR 1999-2004 itu.

"Besar kemungkinan Nunun mendapat ancaman karena, menurut kami, kasus ini tidak berhenti di Nunun. Nunun tidak mendanai langsung pemberian cek. Ada pihak lain. Siapa dia? Hanya Nunun yang tahu," kata Adnan saat dihubungi, Rabu (25/5/2011).

Oleh karena itu, lanjut Adnan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkewajiban melindungi Nunun. Dengan catatan, Nunun diposisikan sebagai saksi kunci yang berperan strategis dalam mengusut tuntas kasus ini.

"Informasi yang dia sampaikan sangat bermanfaat. Karena itu, ancaman tersebut harus diantisipasi dengan cepat. Dengan catatan, ancaman sepadan dengan informasi yang disampaikan. Kecuali dia bukan orang yang menentukan. Tetapi, karena posisinya strategis, jadi harus ada perlindungan," paparnya.

Adnan juga mengatakan, pemberian perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Nunun mungkin juga dilakukan sepanjang ada itikad baik dari pihak Nunun untuk memberikan keterangan secara jujur. "Tergantung kejujuran pihak Nunun. Kalau dia tahu, ya harus cerita sebenarnya. Perlindungan bisa diberikan sepanjang ada itikad baik," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengumumkan penetapan Nunun sebagai tersangka. Istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Darajatun itu disangka dengan pasal penyuapan. Hingga kini KPK belum berhasil menggiring Nunun untuk diperiksa. Hanya pihak keluarga yang mengetahui keberadaan Nunun yang katanya sakit lupa berat itu. KPK menempuh langkah koordinasi dengan pihak keluarga terlebih dahulu sebelum menerbitkan red notice atau mencabut paspor Nunun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Nasional
    Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Nasional
    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Nasional
    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Nasional
    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Nasional
    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Nasional
    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com