Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bantah Nazaruddin Atasan Rosa

Kompas.com - 28/04/2011, 16:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan, partainya merasa terganggu karena dikait-kaitkan dengan tersangka kasus dugaan suap Sesmenpora Wafid Muharram dalam proyek pembangunan wisma atlet, Mirdo Rosalina Manullang. Seperti diberitakan, kuasa hukum Rosa, Kamaruddin, menyebutkan bahwa Rosa menemui Wafid atas perintah atasannya, seorang politisi yang menjabat sebagai Bendahara Umum partai penguasa dan saat ini duduk sebagai anggota Komisi III DPR. Achsanul mengatakan, Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III, Nazaruddin, sudah menyatakan tak ada hubungan kerja dengan Rosa. Lagi pula, Nazaruddin duduk di komisi yang membidangi persoalan hukum dan tak ada kaitan dengan wilayah keolahragaan yang menjadi kewenangan Komisi X.

"Itu urusan Menpora kan urusan Komisi X, bukan Komisi III. Apa urusannya dengan Nazaruddin. Kami sangat terganggu kalau kader kami dibawa-bawa," kata Achsanul, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/4/2011).

Menurut Achsanul, DPP Demokrat sudah mengonfirmasi kepada Nazaruddin mengenai informasi bahwa Rosa adalah staf ahlinya. "Sudah dikonfirmasi, katanya tidak punya hubungan dengan Rosa," tegas anggota Komisi XI DPR ini.

Ia meminta agar pihak Rosa menyampaikan bukti-bukti otentik yang menunjukkan bahwa politisi Demokrat memiliki hubungan kerja dengan kader Demokrat. "Kalau ada keterlibatan pihak lain, buktikan, baru berkomentar," kata Achsanul.

Nazaruddin sendiri, seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (27/4/2011), menegaskan bahwa dirinya tak memiliki staf ahli bernama Rosa.

"Silakan cek. Saya tidak pernah memiliki staf ahli bernama Rosa Manulang. Staf ahli saya Nuril Anwar dan itu bisa dibuktikan. Dan saya hanya punya kantor di DPR dan di DPP Partai Demokrat. Saya tak punya kantor di Buncit, Mampang," tandas Nazaruddin kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/4/2011).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com