Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Mana Intelijen Saat NII Menyebar?

Kompas.com - 27/04/2011, 20:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saefudin menyatakan, sebagian masyarakat mempertanyakan bagaiman kinerja intelijen saat ini hingga Negara Islam Indonesia kembali tumbuh di tengah masyarakat dan melakukan tindakan radikalisme.

Menurut Lukman, gerakan ini sudah ada sejak lama dan seharusnya intelijen telah bekerja untuk menjaring gerakan yang diduga melakukan cuci otak kepada anggota yang direkrutnya.

"Kalau masyarakat sebagian besar menganggap bahwa ini semacam pembiaran sepertinya tidak ada tindakan tegas terhadap NII, saya khawatir betul terjadi distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara," kata Lukman di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/4/2011).

Menurut dia, kehadiran NII menjadi pekerjaan rumah bagi intelijen untuk mengungkap siapa yang berada di balik gerakan ini. "NII bukan baru setahun, dua tahun. Ini kan sudah ada sejak tahun 1960-an. Kenapa sekarang kemudian semakin marak dan eksis? Ini yang menjadi pekerjaan rumah intelijen untuk mengungkap siapa di balik ini. Intelijen kita harus bekerja keras," ujarnya.

Lukman menambahkan, kembalinya gerakan NII ini bahkan juga menjadi kritik untuk intelijen. Namun, menurut dia, intelijen untuk masalah ini hanya bisa melakukan aktivitas intelijen semata, bukan untuk melakukan penangkapan maupun menginterogasi dan penahanan karena itu merupakan tugas kepolisian.

"Menurut hemat saya untuk mencari gerakan-gerakan seperti ini, sebenarnya kan kerja intelijen itu mendeteksi, tidak harus kewenangan menangkap. Karena kalau menangkap kemudian tidak ada yang bisa mengontrol bagaimana jika terjadi penyalahgunaaan kewenangan," ujarnya.

Lukman menekankan kerja intelijen perlu semakin dimaksimalkan agar gerakan-gerakan seperti NII tidak sampai mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com