Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen: Nasdem dan Partai Nasdem Beda

Kompas.com - 26/04/2011, 20:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Ahmad Rofiq menegaskan, Nasional Demokrat yang baru saja didaftarkannya sebagai partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat Nasdem yang dipimpin  Surya Paloh.

Menurut Rofiq, meski memiliki nama yang sama, mekanisme keduanya berjalan sendiri-sendiri. "Kalau itu ormas tetap berjalan. Terus. Ormas tetap ormas, tidak akan melakukan politisasi membentuk parpol. Sebagai warga negara yang ingin membentuk parpol sah-sah saja. Partai Nasdem berbeda dengan ormas Nasdem," katanya kepada wartawan, Selasa (26/4/2011).

Rofiq, yang menjabat sebagai Wakil Sekjen Nasional Demokrat yang dipimpin Surya Paloh, mengaku senang karena akhirnya bisa mendaftarkan Nasdem sebagai parpol. Kini, parpol baru ini sedang melakukan konsolidasi dengan membentuk infrastruktur partai dan melengkapi berkas yang disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rofiq enggan berkomentar mengenai sudah mendapat restu dari Surya Paloh atau belum. Menurut dia, hak politik seorang warga negara, termasuk membentuk suatu partai, tak boleh dihalangi.

Namun, Rofiq mengatakan, tujuannya membentuk partai ini adalah untuk menerjemahkan sisi politik dari Nasdem yang sudah diikutinya. "Persoalannya bukan restu. Tidak ada warga negara yang bisa menghalangi membentuk parpol. Siapa pun tentu akan memberikan permakluman. Saya kira kita perlu memahami pentingnya partai baru dalam memberikan peran aktif perpolitikan di negeri ini. Masyarakat secara keseluruhan telah mengalami krisis politik luar biasa. Saya kira punya peluang besar menjadi alternatif," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com