Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen: Nasdem dan Partai Nasdem Beda

Kompas.com - 26/04/2011, 20:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Ahmad Rofiq menegaskan, Nasional Demokrat yang baru saja didaftarkannya sebagai partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat Nasdem yang dipimpin  Surya Paloh.

Menurut Rofiq, meski memiliki nama yang sama, mekanisme keduanya berjalan sendiri-sendiri. "Kalau itu ormas tetap berjalan. Terus. Ormas tetap ormas, tidak akan melakukan politisasi membentuk parpol. Sebagai warga negara yang ingin membentuk parpol sah-sah saja. Partai Nasdem berbeda dengan ormas Nasdem," katanya kepada wartawan, Selasa (26/4/2011).

Rofiq, yang menjabat sebagai Wakil Sekjen Nasional Demokrat yang dipimpin Surya Paloh, mengaku senang karena akhirnya bisa mendaftarkan Nasdem sebagai parpol. Kini, parpol baru ini sedang melakukan konsolidasi dengan membentuk infrastruktur partai dan melengkapi berkas yang disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rofiq enggan berkomentar mengenai sudah mendapat restu dari Surya Paloh atau belum. Menurut dia, hak politik seorang warga negara, termasuk membentuk suatu partai, tak boleh dihalangi.

Namun, Rofiq mengatakan, tujuannya membentuk partai ini adalah untuk menerjemahkan sisi politik dari Nasdem yang sudah diikutinya. "Persoalannya bukan restu. Tidak ada warga negara yang bisa menghalangi membentuk parpol. Siapa pun tentu akan memberikan permakluman. Saya kira kita perlu memahami pentingnya partai baru dalam memberikan peran aktif perpolitikan di negeri ini. Masyarakat secara keseluruhan telah mengalami krisis politik luar biasa. Saya kira punya peluang besar menjadi alternatif," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com