Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul: Bukan "Benci atau Rindu" Lagi

Kompas.com - 14/04/2011, 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, mengakui bahwa partainya adalah satu-satunya anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pendukung pemerintah yang belum menandatangani draf kontrak baru koalisi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika ini, PKS masih mempertimbangkan draf tersebut.

"Ada satu usulan revisi dari PKS," kata Tifatul kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Ketika ditanya soal usulan revisi tersebut, Tifatul enggan mengatakannya. "Itu hanya perubahan saja. Kalau (dulu) nuansa umumnya 'benci atau rindu', sekarang 'ku ingin bersamamu selamanya'," kata Tifatul.

Tifatul membantah bahwa PKS keberatan soal kewenangan Presiden dalam merombak susunan kabinet yang tercantum pada draf kontrak koalisi baru tersebut. "Tanpa itu pun, Presiden bisa me-reshuffle kapan saja. Tidak ada kontrak, jika Presiden ingin reshuffle, ya tinggal reshuffle saja," katanya.

Ketika ditanya kabar bahwa Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Hilmi Aminuddin telah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Setgab, Tifatul tak menjawabnya. "Saya kurang tahu. Saya, kan, di Kemkominfo," katanya singkat.

Secara terpisah, anggota Majelis Syuro PKS lainnya, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan, rapat Majelis Syuro akan digelar Jumat-Sabtu mendatang. Jadwal rapat kali ini dipercepat dari jadwal semula karena ada sejumlah persoalan yang mendesak untuk dibicarakan. Salah satunya membahas ketentuan kontrak baru koalisi.

"Besok itu agenda yang utama sesungguhnya pertama kali bukan terkait dengan masalah surat-suratan itu. Agenda utama terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai untuk verifikasi parpol di 2014, harus dilakukan pengesahan AD/ART. Atas dasar itulah akan dibentuk struktur partai dan sebagainya, sesuai dengan UU tentang partai politik dan pemilu yang terbaru dan itu harus dilakukan sekarang karena tenggat untuk verifikasi itu adalah bulan Agustus," katanya.

"Tetapi agenda koalisi, mengikut berikutnya, ya nanti bagaimana hasil berikutnya, tunggu saja hari Sabtu," tambah Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com