Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu 2014 Harus Berkualitas

Kompas.com - 10/04/2011, 17:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilu 2014 harus menjadi momen pemilihan yang betul-betul berkualitas. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pengalaman pahit akibat kacaunya daftar pemilih tetap dalam Pemilu 2009 tak boleh terulang lagi dalam pemilu mendatang.

"2014 itu pemilu yang harus paling berkualitas. Maka kita sekarang harus bicara banyak, melakukan pemetaan-pemetaan," ungkapnya di Jakarta, Minggu (10/4/2011).

Oleh karena itu, lanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Poin utama yang harus termuat dengan jelas dalam UU Pemilu mendatang adalah pasal penetapan kursi terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pasal ini harus jelas, termasuk simulasi dan penghitungannya. Jangan sampai memberi ruang kepada KPU untuk menafsirkan lagi. Jangan ada multitafsir dari penyelenggara, peserta pemilu, dan caleg," ungkapnya.

Menurut anggota Komisi I DPR ini, dalam pemilu lalu, penetapan anggota terpilih hanya diatur secara umum dalam UU Pemilu. Secara detail ditetapkan dengan peraturan KPU. Hanya saja, peraturan KPU pada pemilu lalu saja kerap berubah.

"Bikin bingung. Kewenangan KPU begitu luas dan akibatnya Mahkamah Konstitusi kebanjiran kasus," tuturnya.

Selain itu, Muzani mengatakan, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) harus menjadi fokus. Pasalnya, kisruh pemilu pada umumnya berpangkal pada soal DPT. Menurutnya, persoalan ini harus jernih. KPU perlu memastikan sumber DPT yang dipakai dan jumlahnya. KPU harus jelas pula dalam menggunakan kewenangannya. "KPU sudah jelas tak boleh abu-abu," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com