Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres Independen, Kapan Saatnya?

Kompas.com - 09/04/2011, 10:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana calon presiden independen atau calon presiden tanpa dukungan partai politik kembali muncul. Pro kontra mulai bergulir, terutama dari partai politik. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy (Rommy) mengatakan, partainya mendukung wacana ini. Kemunculan capres independen dinilainya bisa menjadi salah satu cara meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan umum yang kian menurun.

"Sejak pemilu tahun 1999 sampai pemilu 2009, partisipasi publik terus menurun. Pada pemilu 2004 dan 2009, tingkat partisipasi publik sekitar 86 persen. Ini persoalan serius karena legitimasi pemilu semakin menurun. Ini harus dijadikan refleksi, apakah partai politik memang semakin jauh dari publik?," kata Rommy dalam diskusi "Calon Presiden Tanpa Parpol", di Jakarta, Sabtu (9/4/2011).

Dari sisi penguatan partai politik secara kelembagaan, menurutnya, adanya calon indepen akan membuktikan seberapa kuat kepercayaan masyarakat terhadap calon yang diusung partai politik. "Pilkada perseorangan kan sudah ada. Dan sepanjang tahun 2010, calon perseorangan yang menang hanya 2-3 calon. Kalau nanti ada capres perseorangan, kemudian tidak mendapat dukungan, maka kita bisa mengukur seberapa kuat calon parpol," kata anggota Komisi VII DPR ini.

Rommy menekankan, tidak perlu ada phobia atau ketakutan dari partai politik untuk menghadapi adanya calon independen. "Kalau parpol semakin phobia, maka akan semakin menimbulkan antipati masyarakat. Tidak perlu takut dengan sekian banyak calon," ujar Rommy. Pendapat berbeda dilontarkan Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana.

Menurutnya, mewacanakan calon presiden independen menunjukkan ketidakkonsistenan dalam berpolitik. "Enggak konsisten kita kalau ganti-ganti terus. Lihat konstitusi kita dulu, jangan coba-coba," ujar Sutan. Ia mencontohkan, Presiden SBY yang diusung Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu kerap mendapat tentangan di parlemen. "Bagaimana capres independen, apa enggak digoyang di parlemen? Demokrat saja yang besar digoyang," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com